Monday, July 24, 2017

Wapres: Prioritas gas untuk dalam negeri

May 10, 2010 by  
Filed under BBG, Featured

Pemerintah menjamin akan memprioritaskan pasokan gas untuk industri dalam negeri sehingga memberi kepastian bagi para investor, meski ada dua permasalahan yang tengah dihadapi yaitu soal harga dan upaya mengatasi keterbatasan infrastrukturnya.

Wakil Presiden Boediono mengakui dana dari APBN tidak cukup untuk membangun pipa dan infrastruktur yang menyokong pasokan gas terutama bagi para kalangan industri.

“Jangan diragukan keberpihakan pemerintah pada industri dalam negeri [yang] total. Penuh. Tapi juga harus diingat dua hal tadi, [yaitu] masalah harga dan masalah infrastruktur yang harus kita bangun bersama,” kata Wapres saat berdialog dengan pengusaha di kawasan industri yang ada di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, hari ini.

Boediono mengatakan jika infrastruktur yang menghubungi antara pensuplai dan pengguna gas telah tercukupi, ekonomi Indonesia akan makin kuat.

Saat ini, ujarnya, di Jawa pipa-pipa harus  dibangun dan tengah dilakukan pembahasan kemungkinan ada terminal untuk menerima LNG.

“Insya Allah kebutuhan dalam negeri secara bertahap bisa kita mantapkan. Gas di mana-mana, hanya kadangkala tidak sampai. Atau membawanya dari Papua ke Jawa mahalnya bukan main. Ini yang harus kita bangun,” kata Wapres.

Di samping itu, sudah ada kesepakatan dengan industri untuk dalam waktu ke depan mengenai suplai tambahan dan harga yang baru.  Dengan demikian diharapkan tidak harus dari tahun ke tahun kalangan usaha dihadapkan pada ketidakpastian.

Kesepakatan tersebut, jelasnya. akan diupayakan menjadi lebih baku dan lebih mantap, sehingga kalangan usaha mendapat jaminan pasok yang cukup..

“Saya mengerti para investor jangan sampai selalu dihadapkan pada ketidakpastian,” kata Wapres.

Untuk menjamin pasokan gas pada industri dalam negeri, jelasnya, harus ada kebijakan yang lebih jelas mengenai pertimbangan antara kebutuhan domestik  dan ekspor.

Wapres mengatakan pemerintah harus melakukan keduanya yaitu melakukan pasokan gas ke dalam dan luar negeri, agar menghindari kemungkinan tidak dimanfaatkannya secara penuh kesediaan  gas jika seandainya kebijakan hanya diperuntukkan melakukan pasokan ke domestik.

“Dua-duanya harus kita lakukan.Kita juga membutuhkan dana untuk pembangunan. Ini yang kita lakukan dengan ekspor. Keseimbangan ini yang harus kita cari,” katanya.

Terkait soal harga, pengguna dalam negeri juga harus membantu bebannya, dan bukan hanya menuntut harga yang tidak realistis.  Pemerintah menetapkan harga yang patut dan ekonomis, sehingga dihindari jangan sampai industri dalam negeri membayar lebih dari yang seharusnya sehingga menjadi tidak kompetitif.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar mengeluhkan terhitung awal tahun ini  kalangan usaha mendapat penjelasan PGN yang mengurangi kuota, sehingga suplai ke industri dalam kontrak diturunkan rata-rata 20% disertai dengan kenaikan harga.

Padahal sebelumnya kalangan industri mendapat suplai gas yang mencukupi, seiiring penetapan kebijakan perusahaan untuk menggunakan gas alam dalam upaya menciptakan pembangkit listrik gas turbin, guna mengatasi pasokan listrik dari PLN yang tersendat-sendat karena terjadi krisis suplai listrik.

“Industri ini kalau tidak ada listrik, tidak ada gas repot,” katanya kepada Wapres Boediono saat digelar dialog dengan kalangan pengusaha.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.