Tuesday, January 17, 2017

UU Migas Urgen Direvisi agar Pertamina Dominan

March 14, 2010 by  
Filed under BBM

Komisi VII DPR menilai perlu dilakukan secepatnya revisi UU Minyak dan Gas sebagai upaya perbaikan dan penguatan pengelolaan sektor minyak dan gas oleh negara. Utamanya untuk memperbesar peran perusahaan nasional dalam pengelolaan sumber daya tak terbarui itu.

Demikiam diungkapkan oleh Ketua Komisi VII Teuku Riefky Harsya setelah memimpin rombongan Komisi VII melakukan kunjungan kerja ke PLTU Labuan, PT PLN (Persero) Banten, PT Krakatau Steel, PT Pertamina (Persero) Gerem, dan PT PGN (Persero) Bojanega di Provinsi Banten, Kamis (11/3).

Dia menjelaskan, sejumlah aspek yang cukup penting untuk dimasukkan di dalam revisi UU Migas antara lain terkait kebijakan penetapan harga BBM dan gas, penegasan prioritas pemenuhan kebutuhan migas untuk domestik, penguatan peran pemerintah, pemerintahan daerah, dan fungsi pengawasan DPR, serta penguatan fungsi badan pelaksana dan badan pengatur untuk pengawasan kegiatan usaha di sektor hulu dan hilir migas. “Sebagian memang telah diakomodir di dalam peraturan pemerintah maupun di level kementerian sebagai respons terhadap pembatalan sejumlah pasal di dalam UU Migas oleh Mahkamah Konstitusi. Namun agar lebih memberikan kepastian hukum maka aturan tentang hal-hal tersebut perlu diangkat lebih tinggi dalam bentuk UU,” ungkap Riefky.

Karena itu, lanjutnya, ke depannya keberpihakan aturan terkait migas akan lebih berpihak pada perusahaan nasional. Misalnya, penegasan pengalihan kepemilikan sejumlah blok migas yang habis masa kontraknya kepada Pertamina sebagai perusahaan migas milik negara agar bisa dikelola lebih jauh. Apalagi saat ini banyak BUMN dan industri mengakui sulit mendapatkan pasokan gas, padahal Indonesia termasuk negara ladang gas.

Dia menambahkan, aspek lainnya yang belum diatur secara baik di dalam UU Migas sehingga perlu di dimasukkan di dalam revisi adalah mengenai konservasi migas. Caranya bisa dengan dibentuknya wilayah pencadangan migas, perlindungan masyarakat, dan pengaturan dana pemulihan pascaeksplorasi dan produksi di wilayah kerja migas. “Kami mengharapkan revisi UU migas selain dapat mengoptimalkan pemanfaatan migas bagi kepentingan nasional dan juga lebih memberikan kepastian hukum,” cetus Riefky.

Sedangkan anggota Komisi VII Romahurmuzy menyatakan, UU Migas harus direvisi karena sejak diundangkan pada 2001 dinilai tidak mampu menggairahkan sektor migas nasional. “Bahkan lifting minyak terus menurun,” ujar Romahurmuzy. Apalagi, revisi UU Migas juga merupakan salah satu rekomendasi Panitia Angket BBM 2009 dan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2014.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.