Saturday, March 25, 2017

UU 32/2009 jadi tantangan perusahaan migas

May 8, 2010 by  
Filed under BBG

Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ) menyatakan pelaksanaan UU 32/2009 memaksa perusahaan itu agar bekerja lebih keras agar mampu mencapai target produksi sekitar 60.000 barel per hari (bph) pada 2011.

General Manager JOB PPEJ Suryadi Oemar menuturkan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membatasi kebutuhan menaikkan produksi. “Pasalnya, kenaikan produksi minyak juga akan meningkatkan gas yang keluar.  Meskipun sudah dibakar di flare stack, tetapi tetap saja masih di atas ambang batas gas flare yang diperbolehkan UU [No. 32/2009],” katanya di Surabaya, tadi malam.

Dia menjelaskan pada saat ini, total gas flare yang keluar dalam proses pengeboran sudah lebih dari 20 mmscfd, padahal batas ambang yang diperbolehkan UU tersebut hanya sebesar 14 mmscfd. Menurut dia, produksi kemungkinan akan diturunkan untuk mengejar batas aturan gas flare tersebut.

Suryadi menjelaskan sebenarnya, gas tersebut sudah ada pembelinya dan berdasarkan kontrak jual beli semestinya sudah dialirkan ke pembeli pada oktober 2009.  Namun, ketidaksiapan pembeli menjadikan proses tersebut terhambat.

Gas itu direncanakan diproses menjadi LPG dan juga untuk pembangkit listrik. Mengenai kemungkinan mencari pembeli lain, Suryadi menuturkan JOB PPEJ tidak bisa menempuh proses tersebut, karena harus menghormati kontrak jual dan beli gas. Selain itu, penyelesaian masalah tersebut masih dinegosiasikan BPMigas.

Pada kesempatan sebelumnya, Sukarnoto Sukimin, Field  Manager JOB PPEJ, menjelaskan gas hidrogen sulfide (H2S) di lokasi pengeboran merupakan hal yang lazim. Dia melanjutkan gas dalam konsentrasi yang tinggi  berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia.

Kandungan H2S ditemukan di beberapa sumur blok Tuban, tetapi JOB PPEJ menyatakan kandungan gas masih dalam batas toleransi karena berkisar 0,6%-3,8% atau berada di rentang 6.000-8.000 ppm. “Namun, kami tetap berhati-hati karena dekat dengan pemukiman penduduk.  Kami juga melakukan sosialisasi dan mengikut sertakan warga dalam pengawasan gas flare ini,” katanya.

Sukarnoto mengatakan UU No. 32/2009 bukan satu-satunya tantangan bagi kegiatan eksplorasi minyak karena sejumlah hambatan teknis dan non teknis masih ada. Dia menuturkan tantangan itu di antaranya demonstrasi terhadap kegiatan produksi, perbedaan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan perizinan.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.