Saturday, July 22, 2017

Undang Undang Lingkungan Hidup Pemukul Migas

March 1, 2010 by  
Filed under BBM, Featured

Salah satu isu besar mengenai lingkungan hidup adalah perihal pemanasan bumi. Inilah topik yang paling ‘hot’ dan seksi yang bahkan membawa mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore mendapat Hadiah Nobel.

Isu itu terutama dikumandangkan oleh negara-negara maju. Terjadilah hegemoni atas ukuran beradab tidaknya sebuah negara. Negara yang tidak peduli dengan pemanasan bumi kiranya adalah negara yang tidak beradab.

Lalu, di manakah posisi Indonesia? Sebagai bangsa dan negara yang dalam pergaulan internasional tidak ingin dicap sebagai bangsa dan negara yang tidak beradab, kita pun berupaya menegakkan aturan yang menunjukkan kepada dunia bahwa kita peduli dengan pemanasan bumi yang sangat mengkhawatirkan itu.

Kepedulian itulah yang hendak diwujudkan dengan rencana pemberlakuan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta aturan pelaksanaannya mulai 1 April 2010. Undang-undang ini jelas merujuk kepada pemanasan bumi karena antara lain terkait dengan reduksi suhu baku mutu air dan batas atas baku mutu gas.

Akan tetapi, celaka tiga belas, langkah terpuji melaksanakan undang-undang yang beradab di mata dunia itu diprediksi potensial memangkas target produksi minyak bumi dari 965 ribu barel per hari menjadi tinggal 579 barel per hari.

Sebuah jumlah yang sangat besar karena produksi terpangkas 40%. Dengan asumsi harga minyak US$70 per barel, penurunan pendapatan negara bisa mencapai Rp77 triliun per tahun.

Mengapa sektor migas yang paling terpukul? Tidak lain dan tidak bukan karena UU lingkungan hidup tersebut mewajibkan kontraktor migas menurunkan temperatur air buangan sebagai hasil proses pencairan minyak bumi atau gas dari 45 derajat ke 40 derajat celsius dan batas atas baku mutu gas buang tidak boleh lebih dari 14 juta standar kaki kubik.

Padahal, selain menambah biaya produksi, membutuhkan waktu lama untuk membangun fasilitas guna mencapai kedua standar tersebut. Para kontraktor migas harus merogoh kocek dadakan untuk membangun fasilitas baru yang umumnya baru selesai paling cepat akhir tahun ini. Bahkan, ada kontraktor yang baru bisa selesai membangun fasilitas pengolahan pada 2012.

Akan tetapi, undang-undang itu sedikit atau banyak akan kehilangan kebajikannya jika diberlakukan terlalu pagi tanpa melihat dampaknya kepada berkurangnya kemampuan negara untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya.

Penurunan pendapatan negara hingga Rp77 triliun itu setara dengan 7,7% APBN kita saat ini. Angka itu dua kali lipat lebih besar ketimbang anggaran kesehatan untuk masyarakat miskin. Di sini terjadi sebuah pertukaran yang menyedihkan, yaitu prihatin dengan pemanasan bumi, tetapi tidak prihatin dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang buruk.

Oleh karena itu, negara tidak boleh ceroboh dengan seketika membuat gebrakan menerapkan undang-undang lingkungan hidup yang properadaban dunia dengan mengabaikan harmonisasi dengan target-target yang lain untuk menyejahterakan rakyatnya sendiri. Mengapa, misalnya, tidak memberlakukan masa transisi dua tahun untuk memberikan kesempatan kepada kontraktor migas membangun fasilitas?

Buruknya perencanaan dan sinkronisasi merupakan lagu lama dari birokrasi kita. Tapi, sampai kapan lagu lama itu terus diputar? Apakah sampai rakyat lelah menagih kesejahteraan?

Negara ini harus prihatin dengan pemanasan bumi, tetapi memberi waktu dua tahun lagi bagi kontraktor migas, kiranya tidak membuat bumi ini kiamat.

Media Indonesia

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.