Friday, July 28, 2017

BBM subsidi solar di sektor niaga laut dibatasi

July 4, 2010 by  
Filed under BBM, Featured

Pemerintah tetap berkeinginan membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di sektor niaga laut, khususnya kapal angkutan kargo, guna mengendalikan penggunaannya sehingga tidak melebihi kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2010 sebesar 36,5 juta kiloliter.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Adi Subagyo mengungkapkan pemerintah tengah menyelesaikan pembahasan draf perubahan aturan yang memperbolehkan penggunaan BBM bersubsidi untuk kapal Indonesia berbendera Indonesia yang berlayar di dalam negeri.

Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No 55/2005 tentang Harga Jual Eceran BBM dalam Negeri dan Perpres No 9/2006 tentang Perubahan Atas Perpres No 55/2005 tentang Harga Jual Eceran BBM dalam Negeri disebutkan bahwa kapal berbendara nasional dengan trayek dalam negeri masih diperbolehkan menggunakan minyak solar.

“Penggunaan soal untuk kapal, itu besar, tidak seperti mobil. Solar itu hampir 60% lebih digunakan oleh kapal. Kalau di darat solar hanya untuk angkutan transportasi seperti truk, bus, dan lainnya, sedangkan kapal, semuanya pakai solar,” tuturnya hari ini.

Menurut dia, untuk transportasi jenis kapal seharusnya tidak memakai solar tetapi marine fuel oil (MFO).

“Karena harga solar lebih murah, mereka [kapal] pakai solar. Itu perlu diperhatikan, kemudian dibatasi. Kalau tidak, akhirnya akan memperbanyak [konsumsi] solar.”

Dia menilai penerapan azas cabotage yang mewajibkan kapal berbendara asing menggunakan Bendara Indonesia turut meningkatkan konsumsi minyak solar dalam negeri.

Padahal, menurutnya, sebelum azas tersebut diberlakukan, kapal berbendera asing tidak memperoleh BBM bersubsidi.

Dia memaparlan jumlah kapal berbendera nasional saat ini semakin bertambah menyusul penerapan azas cabotage tersebut sehingga konsumsi solar per Mei 2010 mengalami kenaikan sebesar 10% dari kuota yang ditetapkan pemerintah sebesar 21 juta kilo liter (kl).

Dia berharap adanya perubahan aturan untuk kapal berbendera nasional ini di mana tidak semua kapal mendapatkan BBM bersubsidi.

“Mungkin hanya kapal penumpang, kapal rakyat, dan kapal nelayan yang tetap disubsidi, tetapi yang spesialis cargo sudah tidak diberi lagi, batu bara, dan hasil tambang, mestinya tidak lagi.”

Selain itu, dia menambahkan, kapal di atas 30 GT mestinya sudah tidak boleh disubsidi karena itu sudah termasuk industri perikanan.

Menurut dia, dengan adanya revisi perpres tersebut diharapkan distribusi BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran.

“Usulan perpresnya masih dibahas dan ditargetkan pada akhir Juli selesai sehingga diharapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa dilaksanakan pada September ini. Mengubah perpres itu prosesnya tidak sebentar, dari dirjen ke menteri, kemudian antar departemen, sinkronisasi di kemenhukham, setneg, baru perpres,” tutur Adi.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan pemerintah masih mencari mekanisme pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang tepat.

“Kita sedang memperbaiki berbagai upaya agar BBM bersubsidi itu tidak melebihi batas. Dicari mekanismenya agar  jangan sampai aturan-aturan yang kemudian dibuat itu akhirnya membuat BBM bersubsidi ini semakin sulit untuk tepat sasaran. Dicari mekanismenya, perlu bantuan wartawan untuk mencari itu, mewacanakannya yang pas. Kementerian Perhubungan perlu ditanyakan,” tutur Darwin.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.