Sunday, October 22, 2017

Rencana lelang WIUP tunggu persetujuan DPR

November 10, 2010 by  
Filed under Tambang

Rencana pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melelang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) masih menunggu persetujuan Komisi Energi DPR RI terkait penetapan wilayah pertambangan (WP) dan wilayah usaha pertambangan (WUP).

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Ditjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengemukakan persetujuan WP dan WUP itu nantinya akan dijadikan sebagai pedoman penetapan WIUP yang akan ditawarkan kepada investor.

“Kalau sudah ada persetujuan DPR, kami bisa menetapkan WIUP untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Kalau sudah setuju, baru bisa dilelang,” tutur dia, hari ini.

Menurut dia, memang sudah ada beberapa investor yang mengajukan permohonan izin dan ingin melakukan penambangan di Tanah Air. Hanya saja, lanjutnya, penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) itu tetap harus melalui proses lelang, sesuai dengan amanat Undang-Undang No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Terkait mekanisme lelang, Bambang menjelaskan pemerintah telah mengeluarkan aturan teknis untuk melaksanakan UU Minerba tersebut sejak Februari 2010, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (WP), dan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

PP No. 22/2010 tentang WP tersebut, jelas dia, berisi pedoman penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN), WUP), dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Sementara PP No.23/2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba mengatur tata cara memperoleh IUP dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) serta tata cara lelang.

“Kami berharap tahun ini sudah selesai semuanya, termasuk lelang itu. Nantinya lelang bisa saja dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah, tergantung lokasinya otonomi atau tidak. Yang jelas, harus ada WIUP dulu,” ujarnya.

Sebagai informasi, UU Minerba yang baru mengamanatkan bahwa setiap usaha pertambangan berbentuk kuasa pertambangan (KP), kontrak karya (KK), dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) telah diubah menjadi IUP.

Sementara itu, mekanisme perizinan yang semula berupa pencadangan wilayah untuk pertambangan mineral dan batu bara, berubah menjadi lelang, kecuali untuk mineral bukan logam dengan mekanisme permohonan wilayah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebelumnya telah menyiapkan sekitar 400.000 hektar (ha) lahan untuk dilelang menjadi wilayah pertambangan pada tahun ini.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.