Sunday, September 24, 2017

PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) harus diambil alih secara penuh

October 30, 2010 by  
Filed under Tambang

JAKARTA: Pemerintah diminta secara tegas mengambil-alih pengoperasian PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Asahan, Sumatra Utara dari konsorsium swasta Jepang, Nippon Asahan Aluminium Co Ltd yang akan berakhir 2013.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Ires) Marwan Batubara mengingatkan hasil audit Ernst & Young (E&Y) bukanlah acuan untuk memperpanjang kontrak kerja sama pengelolaan Inalum dengan Nippon Asahan Aluminium Co Ltd, perusahaan asal Jepang tersebut.

Hasil audit E&Y tersebut, jelasnya, hanya menyangkut nilai buku sarana dan aset Inalum yang menjadi milik bersama. Dengan begitu, seharusnya hasil audit hanya sebagai pijakan bagi pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Jepang.

“Apapun hasil audit E&Y itu, pemerintah harus mengambil-alih Inalum. Audit E&Y itu kan lebih kepada hitung-hitungan nilai buku, berapa yang harus dibayar pemerintah untuk mengambil Inalum dan tidak ada rekomendasi ini [pemerintah] beli atau jual,” tutur dia kepada Bisnis, sore ini.

Artinya, dia melanjutkan, bisa saja pemerintah menyesuaikan pengambilan kepemilikan di Inalum itu dengan kemampuan keuangan.

“Yang lebih penting, jangan bicara sekian persen saham yang akan dibeli, tetapi ambil semuanya. Jangan nanti masyarakat dibodoh-bodohi dengan pernyataan bahwa tidak ada anggaran di APBN atau dana pemerintah tidak ada. Itu statement usang.”

Bila pengertiannya mengaudit secara financial ekonomi, jelas dia, laporan E&Y hanya akan memperhitungkan nilai depresiasi sarana yang dibangun di Inalum.

Menurut dia, pemerintah bisa menjadikan laporan E&Y sebagai rujukan untuk melanjutkan proses negosiasi dengan pemilik saham lain, mengingat audit yang dilakukan oleh pihak ketiga, biasanya dapat diterima semua pihak.

Akan tetapi, kata dia, pemerintah juga harus jeli mempelajari laporan E&Y, terutama menyangkut aset yang sudah tidak perlu diperhitungkan akibat penurunan nilai setelah beberapa waktu tertentu.

Marwan juga meminta pemerintah mempergunakan hasil audit E&Y hanya sebagai referensi harga dalam bernegosiasi. Menurut dia, jika ada aset yang sudah puluhan tahun tidak bernilai lagi, jangan dihitung. “Jangan sampai nanti kita justru membayar. Karena itu kajian E&Y itu harus diperhitungkan dan disesuaikan dengan kontrak,” pungkas Marwan.

Terkait dengan keseriusan Indonesia untuk menguasai Inalum, dia mengusulkan agar pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru untuk mengambil-alih pengelolaan proyek tersebut.

“Kalau hanya menyerahkan kepada Antam [PT Aneka Tambang Tbk], misalnya, kita memberikan privilege 35% kepada pemegang saham public yang mayoritas justru asing. Artinya, ada hak-hak istimewa yang akan dinikmati asing, maka itu perlu BUMN baru,” ujar dia.

Seperti diketahui, E&Y telah ditunjuk untuk mengaudit kinerja keuangan Inalum yang ditargetkan selesai pada 20 Oktober 2010. Setelah audit selesai, pemerintah akan melakukan pembicaraan pengelolaan Inalum dengan Jepang dengan batas waktu sampai 31 Oktober 2010.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.