Saturday, March 25, 2017

Produksi Migas Indonesia Bisa Anjlok Hingga 50%

February 25, 2010 by  
Filed under BBM, Featured

JAKARTA Produksi minyak dan gas bumi berpotensi anjlok hingga 50% dari kapasitas saal ini apabila regulasi yang menetapkan soal baku mutu lingkungan sesuai dengan amanat UU No.32/2009 soal lingkungan hidup benar-benar berlaku efektif 1 April 2010.

Sebenarnya,” industri yang terkena dampak dari pemberlakuan UU ittu tidak hanya di sektor migas, namun juga sektor pertambangan. Bahkan, beberapa investor hams menunda kegiatan pengebor-annya akibat diwajibkan memenuhi ketentuan itu dan menyelesaikannya di Kementerian Lingkungan Hidup. Dirjen Minyak dan Gas Bumi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo mengatakan tahun ini produksi minyak ditargetkan mencapai 965.000 barel per hari (bph) tahun ini. “Akan tetapi, target yang baru tercapai sekitar 98% dan akan semakin berat apabila regulasi lingkungan hidup, terutama yang mengatur tentang baku mutu lingkungan, diterapkan pada 1 April. Produksi bisa anjlok hingga 50%,” ujarnya kemarin. UU No. 32/2009 tentang lingkungan hidup itu merupakan amendemen UU No. 23/1997. UU itu sendiri telah disahkan pada Oktober 2009 dan dinyatakan berlaku efektif pada 1 April 2010.

Beberapa poin dari UV itu yang telah menjadi kritikal dari pelaku usaha adalah kewajiban penurunan temperatur air buangan dari 45 derajat celcius menjadi 40 derajat celcius dan kebijakan zew flare (gas buangan nol). Selain masalah baku mutu lingkungan, ancaman pidana siap menghadang bila regulasi itu tidak ditaati.

Berdasarkan hasil pembicaraan dengan industri migas, tambah Evita, target penurunan temperatur air buangan tersebut sangat . sulit diterapkan dalam waktu dekat. Kendalanya berupa industri membutuhkan alat baru yang harus diinstalasi dengan waktu pemasangan yang cukup lama selain itu investasi alat itu juga cukup mahal.

Beberapa perusahaan yang sangat terdampak terhadap kebijakan tersebut adalah PT Chevron Pacific Indonesia dan PT Pertamina (Persero). Padahal, kedua kontraktor tersebut merupakan kontributor utama bagi produksi nasional sehingga apabila keduanya terganggu akan langsung berdampak pada produksi nasional.

“Kontraktor produksi migas harus menambahkan alat yang memerlukan waktu sekitar 2-3 tahun. Jika tidak ada waktu jeda, yang artinya peraturan harus berlaku 1 April, dengan risiko apabila melanggar dikenakan pidana, lapangan migas mau tidak mau harus ditutup,” tandas Rudi Rubiandini, Wakil Ketua tim Pengawasan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Atas kondisi ini, Dirjen Migas Evita Herawati Legowo mengemukakan Kementerian ESDM telah bertemu dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membicarakan hal itu. “Salah satu hasil pembicaraan itu, Kementerian ESDM juga diminta untuk mengajukan hal-hal lain yang dianggap bisa mengganggu kinerja industri migas.”

Berbeda dengan pernyataan Evita, Deputi Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Masnellyarti Hilman menegaskan UU itu tetap berlaku efektif per 1 April, dan tidak ada lagi perpanjangan waktu karena sosialisasi regulasi itu dianggap telah memadai. “Banyak perusahaan yang telah memenuhi peringkat proper yang merupakan indikator pengelolaan lingkungan. Jadi tidak perlu ada perpanjangan waktu lagi terhadap penerapan UU itu.”

Bisnis Indonesia
Rudi Ariffianto

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.