Friday, March 24, 2017

PP 23/2010 Berikan Kepastian Hukum Usaha Pertambangan

March 18, 2010 by  
Filed under Coal, Featured

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Minerba No. 4/2009 diyakini bisa menjawab berbagai persoalan tambang selama ini terutama menyangkut kepastian hukum berinvestasi.

Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Asosiasi Perusahaan Batu bara Indonesia (APBI) Abdul Latief Baky mengungkapkan sebenarnya kegiatan usaha pertambangan nasional tidak memiliki kepastian hukum dalam berinvestasi sejak 2001. “Sudah hampir 10 tahun sektor tambang berada dalam ketidakpastian.

“Dengan diterbitkannya PP No. 23/2010, semua persoalan sudah terjawab. Sekarang semuanya sudah jelas karena kepastian hukum sudah ada,” ujarnya, hari ini.

Menurut dia, munculnya Undang-Undang Minerba yang baru membawa konsekuensi logis penyesuaian isi kontrak, baik untuk kontrak karya (KK) maupun perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). Bahkan, kehadiran UU Minerba tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan yang menyangkut status badan hukum, luas wilayah, lelang, divestasi, perpanjangan izin, dan lainnya.

Dia mencontohkan sekitar 42 perusahaan KK dan 76 PKP2B harus melakukan penyesuaian (amandemen kontrak) sesuai dengan UU Minerba yang baru. Sementara itu, sampai dengan awal Januari 2010 baru 28 perusahaan PKP2B yang sudah melakukan negosiasi amandemen dan 9 perusahaan KK telah memberikan masukan atas draf usulan amandemen kontrak tersebut. “Kami harapkan dengan PP No.23/2010 itu, bisa menyelesaikan persoalan di sektor tambang. Pelaku tambang sudah memiliki petunjuk pelaksana UU Minerba yang baru,” tutur Abdul.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.