Friday, September 22, 2017

PP 15/2010 belum atasi persoalan tambang

March 10, 2010 by  
Filed under Coal

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dinilai belum mampu menjawab persoalan yang selama ini membelit puluhan perusahaan tambang mineral dan batu bara, terutama soal tumpang-tindih lahan.

Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Hubungan Antar Daerah Herman Heru Suprobo mengungkapkan dengan diterbitkannya PP tersebut bukan berarti hambatan di sektor pertambangan terkait pemanfaatan lahan telah selesai.

“PP Penataan Ruang itu belum sepenuhnya menyelesaikan masalah pemanfaatan lahan di sektor tambang. Ketentuan yang tertuang dalam PP tersebut masih menunggu aturan lanjutan di sektor masing-masing, terutama Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM,” tuturnya, hari ini.

Banyaknya persoalan penutupan tambang yang muncul di berbagai daerah, kata dia, pada dasarnya terjadi karena belum adanya kesamaan persepsi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dalam hal penerbitan izin penggunaan lahan. Lebih lanjut, dia menjelaskan Kementerian Kehutanan harus berani mengambil satu keputusan untuk mempercepat penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan.

Menurut dia, Kementerian Kehutanan harus segera melakukan revisi peta kehutanan pada tingkat I dan II di daerah serta di pemerintah pusat. Dia mengatakan belum adanya peta kehutanan yang jelas soal peruntukan lahan, banyak menimbulkan kerancuan terhadap kebijakan pemerintah. Padahal, tegasnya, pelaku usaha tentunya ingin berinvestasi dengan aman dan adanya kepastian hukum dari pemerintah.

“Banyak terjadi alih fungsi antara realita dan di lapangan terkait soal peta kehutanan tersebut. Sampai kini kan belum ada penyesuaian sehingga menimbulkan ketakutan dan keraguan dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.

Herman mengatakan seharusnya adanya sinkronisasi UU No 4/2009Minerba dengan PP terkait soal lahan kehutanan sehingga tidak merugikan pengusaha yang masuk ke sektor pertambangan, perkebunan, dan sektor lainnya yang menggunakan kawasan hutan.

“Kalau memang tidak boleh digunakan, seharusnya sejak awal dong disampaikan. Jangan sekarang setelah pengusaha masuk ke sektor itu, lalu pemerintah mempersulit kita. Sudah terlalu banyak kerugian yang dialami dunia usaha akibat kebijakan pemerintah yang tumpang tindih,” kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada 28 Januari 2010. Keluarnya PP ini diharapkan menghilangkan hambatan pada proses penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten/Kota.

“Dengan keluarnya PP ini proses penetapan Perda RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota tidak akan lagi mengalami hambatan. Selama ini yang menghambat adalah menunggu proses alih fungsi lahan hutan,” ungkap Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Abdul Kamarzuki beberapa waktu lalu.

Beberapa perusahaan tambang disinyalir terpaksa menghentikan kegiatan operasinya karena terganjal dengan persoalan pinjam pakai lahan dan tata ruang. Bahkan, Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) mengklaim sebanyak 60 perusahaan anggotanya terancam berhenti beroperasi karena tidak mendapatkan perpanjangan izin pertambangan di kawasan kehutanan.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.