Thursday, March 30, 2017

Potensi panas bumi tak akan optimal

April 28, 2010 by  
Filed under Featured, Geothermal

NUSA DUA, Bali – Kalangan pengusaha panas bumi menilai dukungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk pengembangan potensi panas bumi sebagai sumber energi terbarukan tidak akan berjalan optimal, tanpa adanya sinergi yang bisa dipahami oleh semua pihak.

Ketua Umum Asosiasi Panas bumi Indonesia (API) Suryadarma mengatakan pengembangan panas bumi tersebut berkaitan dengan berbagai aspek, seperti sektor kehutanan, tata ruang, lingkungan hidup, berbagai aturan pemerintah daerah, bahkan masyarakat sekitar, sehingga diperlukan satu kesepahaman dalam pemanfaatannya.

“Kita mengharapkan, tidak hanya statement Bapak Presiden saja, kemudian keluar peraturan untuk [pengembangan] panas bumi ini, tetapi bagaimana implementasinya di lapangan. Kita kan banyak memiliki aturan-aturan bagus, tetapi implementasinya masih sulit. Makanya perlu sinergi yang bisa dipahami oleh semua pihak,” kata dia, hari ini.

Menurut dia, pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan World Geothermal Congress (WGC) 2010 di Nusa Dua, Bali yang menyebutkan bahwa hambatan-hambatan dalam pengembangan panas bumi akan dan sudah ada beberapa yang disingkirkan, tentunya akan memberikan jalan bagi investor masuk dalam bisnis panas bumi.

Dia mengatakan beberapa hambatan pengembangan panas bumi yang sudah disingkirkan itu, antara lain menyangkut penggunaan kawasan hutan. Selama ini, lanjutnya, pengembangan panas bumi terkendala dengan adanya aturan yang melarang kegiatan non kehutanan di kawasan hutan lindung atau cagar alam.

“Sekarang kan sudah selesai karena sudah ada PP [Peraturan Pemerintah] yang mengizinkan kegiatan geothermal di kawasan hutan lindung. Pak SBY juga sudah menyebutkan ada dua proyek panas bumi yang sudah bisa dilakukan di kawasan hutan, salah satunya Kamojang. Kehutanan memang sudah dibuka untuk panas bumi, tetapi pelaksanaannya tetap harus diawasi karena tentunya ada celah-celah hukum di sana.”

Selain persoalan hutan, kata Suryadarma, persoalan harga jual listrik panas bumi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selama ini menghambat penggunaannya sebagai bahan bakar pembangkit, juga telah teratasi dengan adanya PP soal harga patokan tertinggi (HPT) sebesar US$0,097 per kWh.

Sekarang, lanjut dia, tinggal mencari solusi terbaik bagi PLN karena BUMN listrik itu masih belum bisa menerima sepenuhnya HPT yang telah disepakati itu.

“Kita sedang mencari PLN tidak bisa menerima HPT itu. Apakah ada faktor posisi PLN sebagai badan usaha atau bagaimana. Tetapi pemerintah ada upaya untuk menyelesaikan itu. Saya beberapa kali dalam perjalan [kunjungan stand pameran geothermal WGC, Bali], SBY meminta kepada Menko Perekonomian [Hatta Rajasa] agar masalah-masalah geothermal itu segera diselesaikan. Jangan sampai potensi yang sedemikian besar tidak bisa termanfaatkan. Tentunya kami harapkan bukan hanya sekedar pernyataan saja.”

Paling tidak, kata Suryadarma, dengan adanya kongres panas bumi internasional yang akan menghasilkan suatu deklarasi di penghujung acara pada 30 April 2010, bisa menjadi starting point pengembangan panas bumi dunia, khususnya Indonesia sehingga keinginan kuat Indonesia menjadi laboratorium geothermal dunia bisa terealisasi.

Di sisi lain, Presiden of International Geothermal Association (IGA) Ladislaus Rybach meyakini Indonesia sebagai negara nomor satu dalam pertumbuhan produksi energi yang memanfaatkan geothermal.

Dalam lima tahun belakangan ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami perkembangan tercepat dalam pemanfaatan geothermal sebagai sumber energi yang mencapai 5% setiap tahunnya, walaupun masih menduduki posisi negara ketiga terbesar dalam pemanfaatannya, setelah Amerika Serikat dan Filipina.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.