Tuesday, January 17, 2017

PLTU Ujungnegoro Batang tunggu revisi RTRW

October 31, 2010 by  
Filed under Alternatif

SEMARANG: Pemkab Batang diminta mematangkan revisi tata ruang wilayah (RTRW) seiring dengan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jateng berkapasitas 2×1.000 megawatt (MW) di Pantai Ujungnegoro.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jateng Anung Sugihantono mengatakan pemerintah pusat telah menawarkan proyek senilai US$3 miliar itu ke berbagai pihak dengan skema public-private partnership (PPP).

Menurut dia, sebanyak tujuh perusahaan asing telah dinyatakan lolos tahap prakualifikasi tender penawaran kontrak penjualan listrik (power purchase agreement/ PPA) kepada PLN dan tinggal menunggu penerbitan peraturan presiden (Perpres) tentang penjaminan proyek kemitraan pemerintah-swasta.

“Namun, Kepala BKPM [Badan Koordinasi Penanaman Modal] Gita Wiryawan saat penandatanganan kerja sama US-ASEAN Business Council meminta agar RTRW Batang segera dimatangkan supaya di kemudian hari tidak timbul masalah,” katanya, hari ini.

Menurut dia, pembangunan PLTU yang menjadi bagian proyek pengadaan energi listrik 10.000 MW tahap II itu tidak akan terealisasi jika revisi perda RTRW Kabupaten Batang belum final.

Bahkan, menurut Anung, dua perusahaan asing telah meninjau lokasi pembangunan dan mendapat surat persetujuan penanaman modal dari pemerintah pusat.

Namun, Anung menyatakan hingga saat ini belum mendapatkan salinan surat persetujuan tersebut.

Padahal, tegasi dia, pihknya perlu mengecek kebenaran PLTU akan dibangun di atas lahan 260 hektare karena di atas lahan itu juga akan dibangun kawasan industri.

“Kami butuh kejelasan. Jangan sampai nanti tidak sesuai dengan peruntukan awalnya. Yang lebih penting lagi, harus sesuai RTRW,” tandas dia.

Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Pemkab Batang masih menyempurnakan revisi perda RTRW setelah sebelumnya dikoreksi oleh Badan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jateng.

Wakil Bupati Batang Achfa Mahfudz saat dihubungi Bisnis mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan revisi perda RTRW daerahnya.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan SKPD [Satuan Kerja Perangkat Daerah] terkait untuk menyelesaikan revisi perda tersebut. Kami akan berusaha agar perda sudah final sebelum 31 Desember,” kata dia.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.