Friday, September 22, 2017

PLN desak larangan ekspor batu bara tertentu

April 28, 2010 by  
Filed under Featured, Coal

JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor untuk batu bara tertentu agar bisa dikonsumsi oleh konsumen batu bara domestik, termasuk BUMN listrik itu, dengan harga lebih rendah.

Dirut PLN Dahlan Iskan mengakui selama ini perusahaan kerap harus membeli batu bara dalam spesifikasi yang sama dengan harga lebih mahal dibandingkan dengan harga ekspor. Menurut dia, selain harga komoditas yang memang cenderung lebih tinggi, biaya transportasi batu bara yang akan dipasok dari sumber batu bara ke sejumlah pembangkit listrik PLN di Jawa juga lebih tinggi dibandingkan dengan biaya transportasi ekspor.

“PLN memang memiliki selisih harga beli batu bara dibandingkan dengan konsumen lain. Tidak hanya itu, biaya pengiriman batu bara dari Kalimantan ke Suralaya misalnya, ternyata bisa lebih mahal dibandingkan dengan biaya transportasi batu bara ke Korea Selatan,” katanya Selasa dini hari tadi.

Namun, tuturnya, PLN berada dalam posisi yang sulit bergerak karena telah terikat kontrak jangka panjang. “Yang sebenarnya kalau dipikir-pikir kami akhiri saja kontrak-kontrak itu karena tidak menguntungkan dan menjadikan biaya produksi PLN lebih tinggi.”

Untuk itu, katanya, PLN mengimbau pemerintah agar membuat satu regulasi yang bisa mengatasi persoalan harga batu bara tersebut. Salah satu alternatif usulan itu, ujarnya, adalah dengan jalan melarang ekspor batu bara kalori tertentu yang banyak dikonsumsi oleh konsumen domestik.

“Supaya batu bara harganya lebih rendah bisa dengan regulasi. Misalnya batu bara tertentu dilarang ekspor. Misalnya saja diatur yang 5.500 ke atas boleh dieskpor, yang [5.500] ke bawah di domestik. Itu bisa dilakukan, toh batu bara kita punya,” tandasnya.

Pernyataan Dahlan tersebut merupakan respons terhadap temuan data oleh anggota Komisi VII DPR F-PKS Muhammad Idris Lutfi, yang menunjukkan selisih harga beli PLN dan harga jual batu bara bagian pemerintah yang diekspor melebihi US$10 per ton untuk satu spesifikasi batu bara yang sama. Bahkan, tuturnya, perbedaan harga itu terkadang bisa sampai US$24 per ton, yang menurutnya, tidak rasional.

“Kalau selisihnya US$10 per ton mungkin masih wajar karena transportasi dan segala macam. Tetapi ini selisihnya bisa US$24 per ton. Bagaimana itu bisa terjadi. Apakah memang tidak ada upaya dari pemerintah untuk melindungi PLN,” katanya.

Dirjen Mineral, Batu bara dan Panas Bumi Kementerian ESDM Bambang Setiawan mengatakan pemerintah menduga perbedaan itu disebabkan oleh metode pengiriman batu baranya. Batu bara bagian pemerintah, katanya, dijual dengan pola free on board (FOB), sedangkan batu bara perusahaan biasanya dijual dengan pola cost and freight (C&F).

“Sehingga kalau terjadi selisih harga itu wajar. Kalau soal selisihnya terlalu besar dan itu disebabkan oleh transportasi, mungkin bisa ditanyakan bagaimana pola yang digunakan PLN selama ini,” katanya.

Adapun, lanjut Bambang, PLN dan juga konsumen domestik lainnya tidak bisa dengan mudah menggunakan batu bara bagian pemerintah sebesar 13,5%. Dia beralasan bagian pemerintah atau dikenal dengan dana hasil produksi batu bara (DHPB) tersebut diserahkan dalam bentuk in cash.

“Selain itu, Pemda memiliki sekitar 80% dari total DHPB sehingga tidak bisa begitu saja memberikan bagian pemerintah secara bulat-bulat kepada PLN,” katanya

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.