Monday, October 23, 2017

Pertamina siap awasi program konversi

July 25, 2010 by  
Filed under BBG

PT Pertamina (Persero) siap mengambil-alih pengawasan program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg, termasuk mensortir pabrikan yang memproduksi aksesoris paket elpiji.
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengakui perseroan itu selalu dipersalahkan akibat banyaknya ledakan elpiji yang terjadi akhir-akhir ini. Padahal, kata dia, program konversi minyak tanah ke elpiji merupakan program pemerintah, bukan Pertamina.
“Nah, untuk elpiji 3 kg , kami siap, tetapi Kemenperin belum ada feedback. Ini satu-satunya cara dengan segala konsekuensi,” kata dia, hari ini.
Sebagai korporasi, kata dia, Pertamina berkemungkinan akan menyortir pabrikan yang memproduksi perangkat elpiji. “Pabrikan terlalu banyak. Kita tidak cukup melihat 73 pabrikan untuk tabung, kompor 34 pabrikan, dan selang regulator 21 pabrikan. Sebenarnya cukup lima pabrikan untuk tabung, dua untuk selang dan regulator. Itu jauh lebih mudah mengontrolnya.”
Menurut dia, pada dasarnya program konversi minyak tanah ke elpiji adalah program pemerintah yang sebetulnya mulia, karena selain mensejahterahkan masyarakat dengan hidup lebih sehat dan tidak ada polusi dari kerosin, biaya subsidi juga bisa dihemat dan dialihkan untuk biaya pendidikan dan fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan masyarakat.
“Sekarang ini sudah terlalu banyak instansi yang terlibat dan itu makin ruwet, walaupun sudah ada tanggung jawabnya masing-masing. Sulit juga, lenih baik ada dua instansi saja.” Di sisi lain, Karen mengakui perseroan itu telah mengeluarkan dana sosialisasi program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg sebesar Rp200 miliar yang diambil dari kas Pertamina.
Dia mengatakan dana sosialiasi tersebut paling banyak digunakan untuk iklan di media massa dan sosialisasi langsung ke masyarakat. “Saya tidak tahu dana yang dari pemerintah berapa. Kalau dari Pertamina sebesar Rp200 miliar sejak konversi berjalan.”
Menanggapi desakan Komisi VI DPR RI agar pemerintah segera melakukan penarikan tabung LPG 3 Kg dan peralatan lainnya yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), Karen menuturkan, penarikan tabung adalah wewenang Kementerian Perindustiran. Bukan Pertamina.
Pada kesempatan yang sama, Karen mengungkapkan Pertamina merasa ditinggalkan pemerintah dengan adanya berbagai kecelakaan ledakan elpiji 3 Kg. Menurut dia, pembagian tugas dan kewajiban di dalam program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg sesungguhnya sudah dilakukan sejak rapat di Kantor Wakil Presiden (Wapres) era Jusuf Kalla.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.