Tuesday, January 17, 2017

Pengusaha Dukung Perpres Transparansi Setoran Industri Ekstraktif

May 1, 2010 by  
Filed under BBM

Jakarta – Para pelaku industri migas mendukung terbitnya Perpres Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Transparansi itu diharapkan bisa menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Presiden Direktur PT Chevron Pasific Indonesia, Abdul Hamid Batubara mengatakan, pada prinsipnya Chevron mendukung perpres 26 tahun 2010, sama dengan dukungan yang telah diberikannya di negara-negara lain seperti Nigeria dan Angola, dalam kerangka EITI (Extractive Industries Transparency Initiative).

Ia juga menilai transparansi memang akan membantu terciptanya iklim investasi yang kondusif di sektor migas, namun yang lebih penting adalah kepastian hukum dalam jangka panjang.

“Seperti diketahui, investasi di bidang migas umumnya berskala besar, berresiko tinggi, dan membutuhkan waktu yang panjang untuk pengembalian investasi tersebut,” ungkap Hamid kepada detikFinance, Jumat (30/4/2010).

Senada dengan Hamid, Direktur Proyek PT Medco Energy Internasional Tbk, Lukman mahfoed berharap dengan diterbitkannya Perpres ini daerah mengetahui dengan persis berapa pendapatan yng diperoleh dari sektor Migas.

“Dengan demikian daerah juga akan mensupport kehadiran kami karena mengetahui dengan jelas keuntungannya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Perpres Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 April 2010.

Industri ekstraktif yang dimaksud adalah usaha penambangan minyak, gas, mineral, dan batu bara. Sementara penerimaan negara yang bersumber dari industri ini termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak.

Peraturan presiden (perpres) itu menyebutkan, untuk mengawasi pelaksanaan transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif, dibentuk tim transparansi yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Tim berwenang meminta data dan informasi dari instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, dan perusahaan yang bergerak dalam industri ekstraktif.

Tim terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah diketuai Menko Perekonomian beranggotakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Prof Emil Salim sebagai wakil masyarakat.

Tim pelaksana dipimpin Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan dengan anggota Dirjen Pajak, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Pajak, Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas, Direktur Utama PT Pertamina, perwakilan perusahaan industri ekstraktif, dan lembaga swadaya masyarakat.

Dengan peraturan ini, diharapkan seluruh usaha eksploitasi dan penjualan hasil industri migas dan pertambangan bisa lebih transparan.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.