Friday, July 28, 2017

Pengusaha Batu Bara Minta Kepastian Usaha

February 9, 2010 by  
Filed under Featured, Coal

Kalangan usaha pertambangan batu bara mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan lambat dalam menyelesaikan persoalan kepastian izin pertambangan yang selama ini terganjal dengan masalah tata ruang.

“Ketidakjelasan ini berpotensi merugikan usaha pertambangan dan bisa menjadi pemicu kontraksi pertumbuhan ekonomi, terutama dari sektor pertambangan,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (7/2). Ketidakjelasan ini lantaran belum adanya harmonisasi peraturan atau kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah. Masing-masing instansi pun terkesan memiliki konsep yang berbeda-beda terkait pemetaan kawasan hutan.

“Hal ini sangat mengganggu kepastian usaha. Tidak hanya industri pertambangan, namun merembet hingga perkebunan dan telekomunikasi yang bersinggungan dengan kawasan hutan,” ujarnya. Dia mencontohkan UU 26/2007 terutama Pasal 37 dan 73. Menurut penelusuran Media Indonesia, dalam Pasal 37 poin empat, disebutkan bahwa “Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya”.

Menurut dia, melalui terbitnya peraturan itu, seluruh izin pinjam pakai kawasan yang sebelumnya dikeluarkan pemerintah daerah akan tetap gugur. Padahal, saat disahkan memegang izin pinjam pakai kawasan, industri pertambangan sudah menempuh prosedur Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan). “Juga kewajiban untuk mereklamasi lahan,” ujarnya.

Sebelum UU penataan ruang yang baru itu keluar, setiap pembukaan lahan pertambangan batu bara, pemegang izin pinjam pakai kawasan diwajibkan membayar Rp2.750.000 per hektare per tahun. Pendapatan itu pun masuk ke dalam pendapatan negara bukan pajak (PNBP). “Nantinya setelah izin habis dan kami selesai mereklamasi ulang, kepemilikan lahan kembali ke pemerintah dan barulah kewajiban pembayaran itu gugur,” ujarnya.

Menurut dia, berlarutnya persoalan itu terbukti telah menyetop aktivitas salah satu anggotanya, PT Jorong Batutama Greston. Aktivitas penambangan batu bara perusahaan itu di kawasan Asam-Asam, Kalimantan Selatan, bulan lalu untuk sementara dihentikan. Seluruh alat operasinya, baik alat berat eksploitasi hingga pengapalan, diberi police line sampai Greston melengkapi perizinannya.

sumber : Media Indonesia

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.