Monday, October 23, 2017

Pengecualian asas cabotage drilling rig diusulkan

November 7, 2010 by  
Filed under BBM, Featured

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) akan mengusulkan pengecualian pemberlakuan asas cabotage atas drilling rig pemegang kontrak kerja sama.

Deputi Umum BP Migas Achmad Samsu Rizal mengatakan pemberlakuan aturan tersebut terhadap drilling rig merupakan masalah krusial karena tidak semua kontraktor kontrak kerja sama (KKS) akan menerima.

“Drilling rig ini hanya beroperasi sekitar 3 sampai 6 bulan saja, kemudian mereka harus pindah lagi ke laut yang lain mencari sumber migas yang baru, dan itu bisa lintas negara,” katanya kepada Bisnis, hari ini.

Menurut dia, pemberlakuan asas cabotage ini akan mengharuskan drilling rig tersebut memakai bendera merah putih, selama berada di perairan Indonesia.

Ketika pindah ke perairan negara lain, lanjutnya, maka pemegang drilling rig tersebut harus mengganti dengan bendera negara lainnya, di mana kegiatan eksplorasi sumber migas dilakukan.

“Aturan tersebut akan menjadi tidak kondusif bagi pemilik rig. Dampak ke depan, mereka akan malas untuk investasi di perairan Indonesia. Untuk itu, kami akan usulkan supaya asas cabotage ini jangan diberlakukan untuk rig,” katanya.

Dia mengatakan bila investasi migas tersendat akan memperlebar laju penurunan produksi minyak, sehingga target lifting tahun ini sebesar 965.000 barel per hari semakin tidak tercapai.

“Kami harap ada kelonggaran untuk drilling rig ini sehingga eksplorasi tidak terganggu di tengah upaya pemerintah untuk menekan penurunan lifting minyak, jangan sampai turun terus,” jelasnya.

Achmad mengemukakan BP Migas belum mengetahui kapan asas cabotage tersebut efektif diberlakukan. Namun, hingga saat ini, pembahasannya sudah masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Pada dasarnya kami mendukung pemberlakuan asas cabotage ini karena telah diatur dalam UU [UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran], namun jangan sampai aturan ini malah menghilangkan potensi pendapatan negara,” katanya.

UU tersebut mewajibkan seluruh kapal yang beroperasi di perairan Indonesia berbendera merah putih.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.