Thursday, March 30, 2017

Pencairan DBH Migas Banyak Kendala

March 7, 2010 by  
Filed under BBG

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah penghasil migas. Kali ini Provinsi Riau menjadi prioritas pertama untuk dikunjungi. Kunker yag dilakukan Komite IV di ‘negeri lancang kuning’ itu dimulai pada Selasa (9/3) hingga dua hari ke depan yakni, Kamis, 11 Maret 2010.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Abdul Gafar Usman ketika dihubungi JPNN, Minggu (7/3) mengungkapkan, untuk mengawali kunker nanti pihaknya akan mengadakan Semiloka soal pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas tepatnya di Kota Pekanbaru. Menurutnya, semiloka ini diadakan sebagai upaya mendapatkan masukan bagi DPD RI dalam rangka pertimbangan atas RAPBN 2011.

“Kita akan menaja semiloka nasional bersamaan dengankKunker ke Provinsi Riau terkait pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas, karena dari aspirasi masyarakat dan daerah penghasil diketahui  pelaksanaan DBH Migas masih banyak kendala,” ujar anggota DPD asal Riau ini.

Ghafar mengatakan, masalah DBH itu terutama dalam implementasi transfer dana tersebut ke daerah. Pemerintah terus berupaya mempercepat, namun faktor dalam mekanisme penghitungannya seperti tersedianya data KKKS mengenai lifting minyak, periode lifting dan penetapan daerah penghasil dari institusi terkait, mempengaruhi ketepatan waktu pencairan migas. Disamping itu juga soal kebijakan yang mengatur transparansi dan tata cara penghitungan komponen pengurang dalam penghitungan bagian daerah dari DBH migas.

“Untuk itu, Komite IV DPD RI mengajak semua komponen untuk ikut terlibat dalam pembahasan masalah DBH Migas tersebut. Kita akan menghadirkan pimpinan DPD RI, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM, anggota komite IV DPD RI dan DPR asal Riau, gubernur daerah penghasil migas, DPRD penghasil Migas, bupati dan walikota di Provinsi Riau, serta undangan lainnya yang berasal dari kalangan kampus,’’ terangnya.

Gafar Usman menambahkan, pada acara nanti pihaknya akan menghadirkan pengamat perminyakan DR Kurtubi. Dia berharap, semiloka ini nantinya dapat memberikan dukungan subtantif kepada DPD RI agar mampu melaksanakan kewenangannya sesuai amanat konstitusi serta aspirasi masyarakat. DPD juga diharapkan dapat dukungan subtantif dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang APBN, pertimbangan terhadap RUU APBN, dan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah khususnya mengenai DBH Migas.

“Yang tak kalah penting tentunya memberikan input bagi penyempurnaan mekanisme dan pencairan DBH migas termasuk lifting minyak,’’ ujar Gafar. Target yang akan dicapai dari acara semiloka ini nantinya menurut Gafar antara lain untuk mendapatkan masukan mengenai permasalahan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khusunya soal DBH Migas. ’’ Kita brharap nantinya akan terujud penyempurnaan sistem dan mekanisme penghitungan dan pencairan Dana Bagi Hasil Migas,’’ pungkasnya.

Ditambahkan Ghafar, setelah acara semiloka tersebut, pihaknya akan melanjutkan kunker ke Kota Dumai dan Kabupaten Siak selama dua hari Rabu dan Kamis (10-11 Maret).

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.