Thursday, July 27, 2017

Pemkab Blora tuntut DBH lebih besar dari blok Cepu

March 9, 2010 by  
Filed under BBM

Pemerintah Kabupaten Blora mengharapkan produksi minyak dan Lapangan Gyanti, Blok Cepu, pada 2012—2013 sehingga bisa mendapatkan dana bagi hasil (DBH) lebih signifikan dibandingkan saat ini yang hanya mencapai Rp1,7 miliar per tahun.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Blora Adi Purwanto mengatakan operator Blok Cepu baru melaporkan penuntasan survey seismic terhadap Lapangan Giyanti. Menurut dia, diperkirakan produksi pertama dari lapangan tersebut akan terjadipada 2012—2013.

“Seismik baru berakhir, dianalisa dulu dan harapannya 2012—2013 bisa berproduksi sehingga kami akan merasakan DBH pada tahun itu,” katanya di Jakarta hari ini.

Adi mengatakan saat ini Kabupaten Blora mendapatkan DBH dalam jumlah yang kurang signifikan karena produksi migas dari Blok Cepu sepenuhnya berada di wilayah administratif Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Penerimaan DBH untuk Blora, tuturnya, berasal dari produksi migas yang bersumber dari wilayah kerja milik PT Pertamina EP.

Tahun lalu Blola mendapatkan jatah Rp1,78 miliar dari Pertamina EP. Dari sejumlah dana itu, terakhir realisasi hanya mencapai 65%–68% dari pagu, yaitu sekitar Rp1,1 miliar. “Proyeksi 2010 dari Menkeu itu mencapai Rp2 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Hisbullah Huda mengatakan Kabupaten Bojonegoro, lokasi administratif sumur produksi Lapangan Banyu Urip, daerahnya hingga kini baru menerima dana bagi hasil (DBH) dari Blok Cepu untuk anggaran 2009 sebesar Rp29 miliar. Penerimaan ini jauh lebih rendah dari nilai final DBH yang dijanjikan pemerintah pusat sebesar Rp52 miliar.

“Padahal Rp52 miliar itu sudah perubahan yang ketiga. Mulanya kami dijanjikan akan mendapatkan DBH sebesar Rp132 miliar pada 2009, tetapi terus direvisi Menkeu dengan dalih tidak tercapainya target produksi dan harga minyak yang lebih rendah dari asumsi,” katanya.

Tahun ini, kata Hisbullah, Kementerian Keuangan memberikan jatah DBH untuk Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp138 miliar. Namun, katanya, untuk meminimalisasi dampaknya terhadap anggaran pemerintah daerah, Pemkab dan DPRD setempat hanya mengganggarkan penerimaan sekitar Rp80 miliar dari DBH.

“Seperti tahun lalu, karena yang dibayar tidak sesuai yang dijanjikan, Bojonegoro terkena default dari beberapa kontraktor, APBD berantakan karena ketidakkonsistenan seperti tahun lalu. Gaji kami saja sampai bulan kedua 2010 belum dibayar,” katanya.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.