Monday, May 29, 2017

Pemerintah Tanggung PPN Barang Impor Usaha Migas

May 5, 2010 by  
Filed under BBM

Jakarta – Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 24/PMK.011/2010.

“Insentif dimaksud berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi oleh pengusaha di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau pengusaha di bidang kegiatan usaha panas bumi, ditanggung Pemerintah,” kata Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan Harry Z Soeratin dalam siaran pers, Selasa (4/5/2010).

Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 dan dalam rangka meningkatkan produksi nasional minyak dan gas bumi serta panas bumi,

PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Permenkeu ini diberikan terhadap barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta usaha eksplorasi panas bumi dengan ketentuan.

Ketentuannya antara lain, barang belum dapat diproduksi di dalam negeri,  barang sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau barang sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi yang mendapat insentif adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah yang ditentukan.

Sementara itu, kegiatan usaha eksplorasi panas bumi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.

Permohonan untuk mendapatkan PPN ditanggung Pemerintah atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta usaha eksplorasi panas bumi diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.