Saturday, March 25, 2017

Pemerintah Beri Insentif Fiskal Eksplorasi Migas dan Panas Bumi

May 6, 2010 by  
Filed under BBM

Jakarta – Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 24/PMK.011/2010 memberikan insentif fiskal kepada kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi.

Dalam siaran pers Kemenkeu, Selasa (4/5) disebutkan langkah ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 dan dalam rangka meningkatkan produksi nasional minyak dan gas bumi serta panas bumi.

Insentif dimaksud berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi oleh pengusaha di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau pengusaha di bidang kegiatan usaha panas bumi, ditanggung Pemerintah. PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Permenkeu ini

diberikan terhadap barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta usaha eksplorasi panas bumi dengan ketentuan sebagai berikut: a) barang belum dapat diproduksi di dalam negeri, b) barang sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau c) barang sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud Permenkeu ini adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah yang ditentukan. Sementara itu, kegiatan usaha eksplorasi panas bumi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna

menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.

Permohonan untuk mendapatkan PPN ditanggung Pemerintah atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta usaha eksplorasi panas bumi diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.