Sunday, September 24, 2017

Pemerintah agar bentuk pengawas ekspor migas

March 18, 2010 by  
Filed under BBG, Featured

Pemerintah diminta segera membentuk badan pengawas kegiatan ekspor-impor minyak dan gas bumi PT Pertamina (Persero) untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan meminimalkan dampak kerugian terhadap negara.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengungkapkan dengan adanya badan pengawas tersebut kegiatan ekspor-impor migas bisa memberikan transparansi kepada negara.

“Selama ini khususnya impor migas itu diserahkan kepada Pertamina. Pemerintah seharusnya bisa langsung menanganinya dengan membentuk badan pengawas,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis.com malam ini.

Badan pengawas tersebut, lanjut dia, harus beranggotakan dari berbagai instansi, baik dari Kejagung, BIN, Polri, BPK, Kementerian ESDM, Kemenneg BUMN, KPK, Kementerian Keuangan, dan Pertamina.

Terkait dengan tindakan Dewan Komisaris Pertamina yang meminta direksi melakukan perubahan aturan pengadaan impor minyak mentah yang telah berjalan selama setahun terakhir ini, Sofyano menegaskan memorandum yang ditandatangani oleh seluruh komisaris perseroan itu bersifat internal dan bukan merupakan satu perintah.

“Memo itu bisa saja diabaikan oleh Direksi Pertamina. Kalau hasil RUPS [Rapat Umum Pemegang Saham] baru harus dipatuhi. Menurut saya, masalah pembelian minyak merupakan operasional dan tidak boleh dicampuri oleh dewan komisaris. Sangat salah kalau dewan komisaris ikut campur dan intervensi masalah operasional.”

Keputusan impor minyak mentah, lanjut dia, tetap berada di tangan Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional perseroan.

Hanya saja, jelasnya, Pertamina seharusnya membeli minyak melalui NOC (National Oil Company) atau melalui trader yang ditunjuk oleh negara penghasil minyak tersebut.

Dia juga mengusulkan agar BUMN migas itu mengimpor minyak dari negara-negara terdekat dengan Indonesia agar biaya transportasi bisa lebih murah.

“Kenapa harus mengimpor minyak dari negara yang lokasinya jauh. Kalau bisa dengan negara terdekat, negara tentunya bisa menghemat ratusan miliar rupiah,” tutur Sofyano.

Di sisi lain, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menegaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan di bawah naungan kementerian tersebut harus dilaksanakan  secara transparan dan menguntungkan bagi perusahaan.

“Terhadap usulan Dewan Komisaris Pertamina soal impor minyak mentah itu, sah-sah saja. Namun, sesuai dengan ketentuan bahwa yang melakukan pengadaan barang dan jasa adalah Direksi BUMN. Begitu aturannya untuk aksi korporasi murni,” tutur Said.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.