Saturday, March 25, 2017

Pembatasan BBM subsidi merata

June 26, 2010 by  
Filed under BBM

Pemerintah berencana menerapkan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara merata, di luar kendaraan roda dua (sepeda motor) dan angkutan umum mulai September tahun ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo mengungkapkan hingga kini pihaknya masih menyelesaikan laporan terkait mekanisme dan sasaran pembatasan BBM bersubsidi yang akan dilakukan tersebut.

“Kalau subsidinya besar maka Agustus ini bisa mulai [diterapkan], tetapi kalau merata, sepertinya September bisa. Tergantung volumenya nanti berapa. Yang jelas, kita akan selesaikan laporannya pada 9 Juli [2010] dan diserahkan kepada Pa Menteri [Darwin Zahedy Saleh],” kata dia, hari ini.

Sesuai jadwal, dia menambahkan Menteri ESDM  akan memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait rencana penerapan dan mekanisme penghematan BBM bersubsidi.

Menurut dia, implementasi laporan yang juga menerangkan tentang mekanisme pendistribusian BBM bersubsidi tersebut bisa dilaksanakan setelah pemerintah merevisi Perpres No. 55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri.

Dalam revisi Perpres tersebut akan diatur mengenai siapa saja yang  boleh dan tidak boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Pada dasarnya, lanjut dia, pemerintah hanya akan membatasi penggunaan BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu, guna menekan konsumsi bahan bakar tersebut yang saat ini sudah melebihi kuota yang ditetapkan.

“Pembahasan soal mekanisme dan [kendaraan] apa saja yang akan dibatasi, belum diputuskan. Semua masih dibahas. Yang sudah kita putuskan, untuk motor dan transportasi umum masih boleh [menggunakan BBM bersubsidi] dan sisanya nanti akan dibahas kembali. Nanti juga ada caranya bagaimana.”

Bahkan, dia menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan jenis peralatan dan langkah yang akan ditempuh untuk mengawasi implementasi pembatasan konsumsi bahan bakar tersebut, termasuk penerapan smart card (kartu pintar) yang sebelumnya telah diujicobakan di Kepulaun Riau.

“Tidak mungkin smart card karena ini [implementasi pembatasan] kan dalam waktu dekat. Persiapannya tidak akan cukup dengan waktu yang ada sekarang.”

Menurut Evita, penerapan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi memang harus segera diimplementasikan. Pasalnya, kata dia, pada semester satu 2010 sudah terjadi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi rata-rata 6%-9% dari kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010.

Berdasarkan APBN-P 2010 yang telah disahkan DPR, volume BBM bersubsidi tahun ini ditetapkan sebesar 36,5 juta kilo liter, sedangkan BPH Migas memperkirakan konsumsi tahun ini bisa mencapai 40,1 juta kilo liter.

“Padahal sesuai perintah BPK dan Kementerian Keuangan, [konsumsi BBM bersubsidi] kita tidak boleh melebihi kuota dalam APBN sebesar 36,5 juta kl. Kalau seperti ini terus [konsumsinya], maka kita akan melebihi ke level 40,1 juta kl,” tutur Evita.

Di sisi lain, terkait rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk sektor niaga nasional, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Adi Subagyo mengungkapkan rencana pembatasan itu memang masuk dalam salah satu pembahasan BBM bersubsidi 2010.

“Memang dibahas, tetapi belum ada keputusan,” kata dia.

Pada prinsipnya, lanjut dia, rencana pengurangan konsumsi BBM bersubsidi di sektor niaga nasional itu akan dilakukan secara bertahap.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.