Sunday, October 22, 2017

Pembatasan BBM bersubsidi dimulai bertahap

May 9, 2010 by  
Filed under BBM, Featured

Pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan dimulai secara bertahap paling cepat pada kuartal ketiga tahun ini dengan tujuan agar konsumsi BBM bersubsidi tidak melebihi kuota APBN-P 2010 sebanyak 36,5 juta kiloliter.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo mengatakan kuota BBM bersubsidi dalam APBN-P 2010 ditetapkan sama dengan APBN sebesar 36,5 juta kiloliter.

Apabila pemerintah tidak melakukan upaya pembatasan, katanya, berdasarkan proyeksi yang disampaikan Badan Pengatur Hilir Migas konsumsi diperkirakan akan melonjak hingga menjadi 40,1 juta kiloliter.

Pemerintah, katanya, akan berupaya keras untuk menahan konsumsi BBM bersubsidi tersebut agar tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan. Untuk itu, katanya, upaya pengendalian volume BBM bersubsidi dengan cara pembatasan pembelian perlu dilakukan.

“Kami akan coba tahun ini secara bertahap. Paling cepat pada triwulan ketiga sudah dimulai,” katanya, pekan ini.

Dalam situs resmi Ditjen Migas disebutkan beberapa opsi telah disiapkan pemerintah melalui hasil pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Opsi-opsi itu meliputi larangan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan keluaran 2005 ke atas tipe baru dan kendaraan keluaran 2007 ke atas tipe baru, pembelian BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan dengan pelat nomor polisi berwarna kuning.

Pembatasan juga diusulkan melalui penciptaan jenis BBM baru dengan oktan di antara 88 dan 92 dan pemanfaatan striker yang harus dibeli di Polda setempat dengan masa berlaku bulanan. Pemerintah juga meminta ke Agen Pemegang Merek (APM) agar menyosialisasikan kepada pembeli kendaraan agar membeli BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraan dan tidak memberikan garansi apabila melakukan sebaliknya.

“Opsi lain adalah larangan bagi semua kendaraan jenis sedan untuk membeli BBM bersubsidi, tak perduli tahun pembuatannya. Ini sesuai dengan definisi kendaraan mewah versi Gaikindo,” tutur Evita

Opsi lain juga diusulkan adalah pengurangan jumlah dispenser BBM bersubsidi pada outlet stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina dan menggantinya dengan dispenser non subsidi, “serta mengintegrasikan pemberian BBM bersubsidi dengan klasifikasi PPnBM.”

Ditjen Migas dan instansi terkait, kata Evita, masih terus membahas masalah ini secara intensif. Diharapkan pada Juni atau Juli mendatang, keputusan mengenai opsi yang akan dipakai sudah dapat ditetapkan.

Lebih jauh Evita mengatakan rencana pembatasan BBM bersubsidi melalui skema-skema baru tersebut, tidak akan mengubah perencanaan yang dibuat pemerintah untuk beberapa daerah yang akan dijadikan pilot project. Sebelumnya, pemerintah menerapkan sistem smart card (kartu pintar) di Bintan untuk pendistribusian BBM bersubsidi secara tertutup.

Program yang dilakukan melalui supervisi BPH MIgas tersebut direncanakan akan diperluas ke Batam dan Lombok tahun ini. Program pendistribusian BBM bersubsidi secara tertutup menggunakan smart card tersebut pada awalnya direncanakan akan sepenuhnya diterapkan secara nasional pada 2014.

“Sistem baru yang akan ditetapkan nanti berbeda dengan sistem di Bintan. Sistem pendistribusian tertutup di Batam dan Lombok tetap, hanya saja kali ini pemerintah mencoba cara lainnya. Soal apakah kedua sistem bisa dilakukan paralel masih didiskusikan,” ungkapnya.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.