Sunday, March 26, 2017

Menteri LH: Jangan Curigai UU Lingkungan Hidup

May 25, 2010 by  
Filed under BBM, Featured

Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta meminta kepada para pelaku usaha tambang dan migas tidak curiga pada Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Saya harapkan di hati Bapak-bapak jangan curiga dengan UU Nomor 32 tahun 2009,” ujar Gusti dalam acara Indonesia Mining Updates 2010 di hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Selasa (26/5/2010).

Menurut Gusti, kehadiran aturan yang menggantikan UU Nomor 23 tahun 2007 tersebut diterbitkan karena lingkungan sehat dan bersih merupakan hak asasi manusia, untuk mengatasi turunnya daya lingkungan serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia memaparkan setidaknya ada empat hal yang membedakan UU ini dengan UU sebelumnya.

Pertama, munculnya izin lingkungan yang harus dipenuhi para pelaku usaha, sebelum mendapatkan izin usaha dari Kementerian terkait. Kedua, diperlukannya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) karena kadang-kadang Bupati terus memberikan izin kepada investor tanpa memikirkan daya dukung lingkungan.

“Jadi kalau dulu Amdal dulu, sekarang harus ada kajian lingkungan hidup strategis,” katanya.

Ketiga yaitu mengenai sanksi. Sanksi ini terdiri dari sanksi administrasi, perdata dan pidana. Sanksi pidana menjadi poin yang ditakutkan investor. Gusti meminta kepada investor untuk tidak perlu takut pada sanksi pidana yang diatur dalam UU ini.

Menurut dia, sanksi pidana tidak akan langsung diberikan, tapi pihaknya akan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap para pelaku usaha yang melanggar UU ini.

“Kami akan dukung agar investor enak berusaha di sini. Saya dengan deputi-deputi di kementerian akan dahulukan pembinaan daripada hukuman. Tapi kalau sudah dibina tetap tidak laksanakan, kita terpaksa gunakan treatment yang terakhir,” jelasnya.

Poin terakhirnya yaitu Menteri Lingkungan hidup berhak menangkap dan membawa ke pengadilan seseorang, sekumpulan orang dan perusahaan yang merusak lingkungan dan pencemaran lingkungan.

“Di UU ini tidak hanya perusahaan saja yang bisa kena sanksi, tapi pejabat yang salah kasih izin dan buat kebijakan dia juga bisa kena,” tambahnya.

Untuk mendukung pelaksanaan UU ini, Gusti menyatakan pemerintah akan menerbitkan 12 Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini tiga PP sudah selesai dan sudah ada di Kementerian Hukum dan Ham, Sementara empat PP lainnya sedang digodok kementerian.

“Kami terima masukan dari luar dalam penyusunan PP ini. Kami siap berkolaborasi,” tegasnya.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.