Monday, May 22, 2017

Menteri ESDM janji perjuangkan insentif kilang

October 1, 2010 by  
Filed under BBM, Featured

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji akan memperjuangkan pemberian insentif fiskal bagi industri pengolahan minyak yang akan membangun kilang di dalam negeri.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengakui pembangunan kilang memang memerlukan beberapa insentif, mengingat margin yang dihasilkan dalam proses kegiatan tersebut tidak terlalu besar.

Padahal, lanjut dia, investasi yang harus dikeluarkan oleh investor untuk pembangunan kilang membutuhkan biaya yang cukup besar.

“[Pembangunan] kilang itu kita perlukan dan tidak perlu diragukan lagi. Sejak Menteri ESDM terdahulu sudah secara sungguh-sungguh ingin mewujudkannya. Itu [insentif] iya tetap diperjuangkan,” tutur dia, hari ini.

Dalam rencananya, lanjut Darwin, pemerintah akan membangun dua atau tiga kilang lagi untuk meningkatkan produksi yang ada.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengungkapkan kementeriannya sudah tiga kali mengajukan soal pemberian insentif kilang kepada Kementerian Keuangan.

“Tapi belum ada tanda-tandanya. Saya niatnya, nanti kalau ada waktu, saya undang mereka [Kemenkeu] untuk membahas soal insentif ini.”

Menurut dia, ada tiga bentuk insentif untuk pembangunan kilang yang sudah diajukan kepada Kemenkeu, yakni keringanan bea masuk impor beberapa peralatan kilang, pembebasan PPN, serta jaminan pemerintah.

Pada dasarnya, insentif pembangunan kilang itu sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.62/2008 sebagai amendemen PP No 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

PP itu menyebutkan investor mendapatkan insentif berupa pengurangan penghasilan netto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun dan pengenaan pajak penghasilan atas dividen sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

“Tapi waktu kita bicara dengan investor kan sepertinya tidak mungkin mencukupi dan dia minta tambahan. Mungkin kami [Kementerian ESDM]akan balik caranya dan akan mengutarakan itu [soal insentif] kepada Kemenkeu dalam waktu dekat ini,” tutur Evita.

Dalam program 100 hari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, pemberian insentif fiscal merupakan salah satu yang harus dikeluarkan untuk mempercepat pembangunan kilang.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.