Sunday, March 26, 2017

Mendagri Tagih Kebijakan Pasti Energi Baru Terbarukan

March 5, 2010 by  
Filed under Bio Energi

Jakarta –  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mengaku resah dengan belum adanya kepastian seputar kebijakan energi baru terbarukan di Indonesia. Pasalnya, sudah ada beberapa investor yang datang kepadanya, menyatakan siap menanamkan investasi di daerah, untuk pengembangan energi yang ramah lingkungan.

“Tapi saya tidak bisa menjawab dengan konkrit, karena sampai saat ini belum ada acuan kebijakan yang pasti,” tutur Gamawan.

Mendagri menyampaikan hal ini, terkait dukungannya terhadap Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang berupaya mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. Sebelumnya, Menteri LH, Gusti Muhammad Hatta menargetkan, ke depan sekitar 60% pembangkit listrik harus ramah lingkungan (Green Power).

“Ada beberapa investor datang ke saya. Mereka mengaku siap tanam jarak pagar untuk biofuel, ada yang siap mengubah CPO jadi biofuel, dan sebagainya. Mereka minta dibantu alokasi lahan. Tapi saya belum bisa jawab konkrit karena kebijakan energi alternatif kita belum jelas,” ujar Gamawan saat menjadi Keynote Speaker dalam Pertemuan Nasional Persiapan Implementasi UU 32 Tahun 2009, di Jakarta, Rabu, 3 Maret 2010.

Ia mengaku sudah lama mendengar, soal pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan, akan diatur lewat Undang-undang (UU). Namun sampai saat ini kebijakan itu tak kunjung terealisasikan.

“Mau 3%, 5%, atau 10% kita pakai energi alternatif terserah. Yang penting UU-nya ada dulu. Hal ini penting untuk menjadi acuan bagi daerah dalam membuat kebijakan,” jelasnya. Hal lain yang perlu diatur, adalah harga. Termasuk berapa harga sawit yang dikonversi menjadi biofuel.

Kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia memang terkesan setengah hati. Dua tahun lalu, saat harga minyak dunia melambung tinggi, pemerintah sempat mengeluarkan Permen ESDM 32 Tahun 2008.

Permen itu mengatur mandatori penggunaan BBN (bahan bakar nabati) secara bertahap. Yakni mulai 2008 sebesar 1%, dan seterusnya hingga 25% pada 2025. Pelaku industri sempat berbondong-bondong masuk ke bisnis biofuel.

Namun saat harga minyak kembali turun, kebijakan itu tak lagi efektif, dan para pengembang biofuel banyak yang gulung tikar.

Memasuki 2010, saat Menteri ESDM sudah dijabat Darwin Zahedy Saleh, terungkap rencana adanya Direktorat Jenderal (Ditjen) khusus yang mengurus energi baru terbarukan.

Kabarnya Perpres tentang Ditjen baru di Kementerian ESDM itu akan terbit pada Februari 2010. Namun sampai saat ini belum ada kabar lanjutan terkait kebijakan tersebut.

majalahtambang.com

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.