Monday, January 23, 2017

Komisi IV DPR Bawa Masalah BBM Nelayan Ke Paripurna

May 1, 2010 by  
Filed under BBM

Komisi IV DPR RI akan membawa masalah penolakan penambahan alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) nelayan sebesar satu juta liter untuk tahun 2010 yang diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Sidang Paripurna.

“Saya kira kalau konteksnya itu (Komisi VII tolak penambahan alokasi BBM nelayan) maka sensitifitas DPR akan turun. Itu artinya DPR tidak mempertimbangkan nasib delapan juta nelayan di Indonesia,” kata Ketua Komisi IV DPR, Achmad Muqowam, usai Rapat Kerja dengan tiga Kementerian di Jakarta, Jumat.

Yang pasti, lanjut Muqowam, penolakan penambahan alokasi BBM bagi nelayan tersebut akan berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi dan kesejahteraan nelayan di tanah air. “Kita akan pertanyakan ini di Paripurna, kenapa (Komisi VII) tidak ada sensitifitas ini. Paling tidak saya akan konsultasikan masalah ini dengan Panggar (Panitia Anggaran) sore ini,” ujar dia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad menyatakan keprihatinannya atas keputusan Komisi VII DPR yang menolak usulan penambahan BBM bersubsidi untuk nelayan sebesar satu juta liter yang diajukan Kementeriannya untuk pasokan tahun 2010. Hal tersebut, menurut dia, akan mempengaruhi produktivitas nelayan. “Ini mempengaruhi target peningkatan produksi yang ingin kita capai termasuk dari nelayan,” ujar Fadel.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Tangkap, Dedy Sutisna menolak jika dikatakan pemerintah tidak memperjuangkan peningkatan pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan. “Bohong kalau ada yang bilang pemerintah tidak mengusahakan jumlah BBM nelayan tidak naik. Setiap tahun kami selalu mengajukan penambahan kuota untuk nelayan, tapi tidak didengar,” tegas Dedy.

Menurut dia, PT Pertamina (Persero) telah bersikap tidak pronelayan dengan tidak memenuhi permintaan penambahan alokasi BBM bersubsidi bagi nelayan dan justru mengurangi kuota dari 2,1 juta kiloliter per tahun menjadi hanya 1,5 juta kiloliter.

“Kalau pun kebutuhan BBM subsidi meningkat kenapa harus jatah nelayan yang dikurangi, padahal mereka tahun jumlah nelayan dari tahun ke tahun sama saja. Nelayan kan juga masyarakat bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita tidak bisa makan ikan yang enak jika tidak ada nelayan,” tambah Dedy.

Ia menegaskan jika memang Pertamina tidak mampu memasok BBM bersubsidi untuk nelayan maka ia mengusulkan agar dapat diserahkan pada pihak swasta. “Pemerintah tentu harus berani memberi subsidi”.

Plt Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Sudirman Saad pada kesempatan terpisah mengatakan, masih ada kesempatan nelayan mendapatkan penambahan alokasi BBM bersubsidi. Dan penambahan tersebut hanya bisa dengan melakukan penataan alokasi BBM di sektor-sektor yang sama.

“Ada alokasi BBM subsidi khusus untuk `marine` yang di dalamnya ada untuk nelayan. Jika setelah penataan ada kelebihan dari salah satu dalam sektor tersebut maka dapat dialihkan untuk yang kurang seperti nelayan, jadi tergantung dengan hasil perhitungan detilnya nanti,” katanya.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.