Thursday, July 27, 2017

Kinerja hulu migas terbebani azas cabotage

April 5, 2010 by  
Filed under BBG

Penerapan azas cabotage bagi pelayanan transportasi migas Indonesia dalam jangka pendek akan sangat membebani kinerja hulu migas terkait dengan bengkaknya nilai asuransi bagi kapal domestik hingga tumbuhnya kepercayaan dari pengguna.

Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi R. Priyono mengatakan rencana penerapan secara efektif azas cabotage yang mensyaratkan nasionalisasi kapal yang beroperasi di wilayah Indonesia selambat-lambatnya 2011 sejauh ini masih menjadi kendala kinerja sektor migas yang bersumber dari kebijakan pemerintah.

Menurut dia, ketentuan tersebut akan sangat memberatkan sektor hulu migas karena ketidaksiapan kemampuan dan kapasitas industri perkapalan nasional itu sendiri. ”Ketentuan azas cabotage akan sangat memberatkan sektor hulu migas karena kemampuan dan kapasitas industri perkapalan nasional sendiri belum siap,” katanya pekan lalu.

Priyono mengatakan dampak yang langsung terasa berat dalam waktu pendek adanya biaya asuransi yang harus dikeluarkan KKKS. “Dalam waktu pendek akan tinggi dampaknya bagi industri hulu migas. Biaya asuransi akan meningkat tajam sampai industri maritime dipercaya.”

Selain masalah azas cabotage, kata Priyono, UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya yang terkait dengan perizinan, baku mutu, jaminan pemulihan lingkungan, ancaman pencabutan izin usaha operasi mihas, dan ancaman pidana bagi pelanggar juga memberatkan industri tersebut.

Sedianya peraturan itu diberlakukan pada 1 April, namun industri menghendaki adanya transisi pemberlakuan 1 hingga 3 tahun. “Tumpang tindih lahan antara kegiatan usaha hulu migas dan tambang baru bara, pertanian, perkebunan, kehutanan dan kegiatan masyarakat juga kerap menjadi hambatan operasi,” katanya.

Terkait dengan otonomi daerah, Priyono mengungkapkan kewenangan menetapkan penataan ruang berdasarkan UU No.26/2007 yang beralih ke pemerintah daerah, sering menimbulkan persoalan dan gesekan dengan industri migas. “Pemda seringkali mengabaikan rencana tata ruang dan wilayah usaha migas.”

Di samping itu, katanya, daerah juga kerap membuat peraturan-peraturan daerah yang juga menyurutkan minat investor untuk berkegiatan. “Kegagalan besar dalam memproduksi migas sebenarnya bukan masalah keteknisan tetapi masalah non teknis, terutama masalah di daerah.”

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.