Friday, January 20, 2017

Jika kontrak tak terganggu, UU Migas tak perlu direvisi

November 10, 2010 by  
Filed under BBM

Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai Undang-Undang Migas No.22/2001 tidak perlu direvisi selama kontrak yang tidak terganggu.

Direktur Eksekutif IPA Suyitno Patmosukismo mengatakan IPA sebagai asosiasi tidak melihat perlunya perubahan pada UU Migas No.22/2001. Pasalnya, yang terpenting bagi pelaku industri ini adalah kontrak kerja yang tidak berubah.

“Apapun yang dibuat pemerintah kami mendukung asalkan tidak mengganggu kesucian kontrak. Karena kontrak yang ada untuk jangka panjang. Jangan nantinya muncul regulasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama,” ujar Suyitno dalam seminar bertajuk Quo Vadis Revisi UU Migas?, hari ini.

Dia mengingatkan jika revisi UU Migas bertentangan dengan suatu kontrak, hal tersebut malah bisa mengganggu iklim investasi di Tanah Air. Karena selama ini, investor besar dalam industri ini berasal dari luar negeri.

“IPA yakin iklim usaha tersebut dapat diperbaiki tanpa merevisi UU No.22/2001 yaitu dengan menetapkan peraturan pelaksanaan yang memuat berbagai kebijakan untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif.”

Suyitno juga menyinggung perlunya jaminan investasi akan eksplorasi. Pemerintah juga harus mempertimbangkan pemberian insentif untuk mendorong peningkatan aktivitas eksplorasi. Untuk hal tersebut hendaknya pemerintah dapat mengubah peraturan yang membatasi akses data yang berlaku saat ini.

Terkait dengan kebijakan asas cabotage yang mulai berlaku 1 Januari 2011, IPA juga mendesak pemerintah mengecualikan sektor migas dari ketentuan Undang-Undang Pelayaran yang mewajibkan semua fasilitas terapung di laut Indonsia harus berbendera Indonesia.

Jika tidak ada kepastian akan hal tersebut, Suyitno yakin pada tahun depan akan banyak proyek migas yang berhenti produksi. “Akibatnya, produksi akan berkurang jutaan barel dan bisa kerugian bisa miliaran dolar.”

Menurut dia, UU tersebut belum memberikan kepastian atas nasib kontraktor minyak dan gas. Padahal saat ini mayoritas alat produksi migas lepas pantai tak diproduksi di Indonesia, seperti seismic boat dan drilling ship. Dengan kondisi tersebut, sulit bagi perusahaan migas menerapkan asas cabotage.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.