Sunday, January 22, 2017

Penambang berizin pemda boleh lanjutkan investasi tambang

May 26, 2010 by  
Filed under Alternatif

Perusahaan pertambangan pemegang izin pemerintah daerah dipastikan tetap bisa melanjutkan investasinya, kendati peraturan daerah mengenai rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) di beberapa daerah masih belum rampung.

Direktur Penataan Ruang Wilayah I Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Bahal Edison Naiborhu mengungkapkan setiap izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tetap diizinkan melanjutkan investasinya, dengan catatan sudah sesuai dengan ketentuan RTRW sebelumnya.

“Kalau memang persoalan izin belum bisa diselesaikan karena RTRW baru belum ada, mereka [perusahaan tambang] bisa menggunakan RTRW lama sehingga proses perizinan lainnya bisa tetap dilanjutkan. Pemerintah tetap menghormati dan menghargai izin yang ada,” kata dia, usai acara Indonesia Mining Updates 2010, hari ini.

Menurut dia, sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku, lanjut dia, perusahaan tambang yang sudah memiliki izin operasi berdasarkan ketentuan RTRW lama tetap dinyatakan legal dan berhak melanjutkan investasinya hingga diberlakukannya peraturan baru.

“Prinsip peraturan perundang-undangan itu kan begitu. Jadi sekarang mereka masih bisa dianggap legal kok. Kalau mau diselesaikan seluruhnya, bisa sampai bertahun-tahun karena perlu waktu minimal 7 bulan untuk prosesnya. Padahal izin yang sudah dikeluarkan oleh daearah itu sudah banyak sekali, terutama waktu zaman euphoria reformasi.”

Dia mengatakan pada dasarnya persoalan RTRW bukanlah merupakan hal baru sehingga dinilai akan menghambat investasi. Hanya saja, kata dia, sesuai dengan Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa tata ruang darat dan laut itu disatukan menjadi tata ruang wilayah sehingga semua kegiatan harus saling terpadu.

Khusus untuk sektor pertambangan, dia memaparkan pemerintah telah menetapkan 41 kawasan andalan darat dan 26 kawasan andalan laut dalam RTRW sehingga tidak memerlukan rencana tata ruang, melainkan rencana pengembangan yang disusun oleh pemerintah pusat dengan berkoordinasi dengan daerah.

“Kawasan itu dianggap strategis nasional karena memberikan kontribusi ekonomi yang besar, seperti [wilayah penambangan] Freeport dan Inco. Kalau perusahaan lain masih di bawah itulah dan belum kita anggap nasional kita anggap karena masih regional.”

Bahal menerangkan persoalan penetapan RTRW tersebut juga dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), yang diketuai oleh Menko Perekonomian dan beranggotakan Kementerian ESDM. Sementara itu, Kementerian PU ditetapkan sebagai ketua tim pelaksana sesuai dengan amanat UU.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.