Thursday, July 27, 2017

Indonesia jadi kandidat anggota Extractive Industry Transparency Initiative (EITI)

November 2, 2010 by  
Filed under BBM, Featured

Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) menyambut hangat diterimanya Indonesia sebagai negara kandidat di Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) oleh Badan Pengatur EITI yang bertemu di Dar Es Salaam, Tanzania (19 Oktober 2010).

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay Ridaya Laodengkowe mengapresiasi keberanian pemerintah untuk ikut serta dalam EITI.

EITI merupakan standar global untuk meningkatkan transparansi dan akuntabiltas sektor migas dan pertambangan.

“Kami memandang keberanian pemerintah untuk ikut serta dalam EITI merupakan langkah maju dalam memperbaiki tata kelola industri ekstraktif di Indonesia,” ujarnya hari ini.

Menurut dia, salah satu persoalan yang ada ditata kelola industri migas dan pertambangan di Tanah Air adalah masih rendahnya standar transparansi. Contohnya, BP Migas (Badan Penyelanggara Kegiatan Usaha Hulu Migas) yang masih enggan membuka informasi substansial.

Padahal di negara-negara lain hal ini bukan lagi rahasia karena tidak mengancam kepentingan komersial nasional seperti dokumen kontrak kerjasama migas (PSC).

Terkait dengan EITI, pihaknya belum melihat adanya transparansi atas berapa penerima negara dari hasil produksi atau lifting migas serta rolyati dan pajak dari pertambangan dari setiap perusahaan yang dibayarkan kepada pemerintah.

Dia mengatakan jumlah pembayaran yang sungguh-sungguh diterima oleh setiap satuan kerja pemerintah yang bertanggungjawab tidak dapat diketahui.

“Informasi ini cukup krusial dan sensitif untuk menentukan kepercayaan publik pada sektor ini mengingat dampak ekologis dan sentimen nasionalisme yang terkait dengan sektor ini.”

Ridaya menilai jika langkah ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh maka pihaknya percaya akan hal ini akan mengurangi kebocoran dan pada gilirannya bisa meningkatkan penerimaan negara dan daerah serta kepercayaan publik.

Dia melihat upaya mendorong inisiatif untuk diterima sebagai negara kandidat EITI sudah dilakukan selama 3 tahun menyusul dikeluarkannya Peraturan Presiden No.26/2010 tentang Transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diterima dari industri ekstraktif pada 23 April 2010 yang akhirnya berbuah dengan diterimanya Indonesia sebagai negara kandidat.

Dia menerangkan untuk dapat ikut serta di EITI, pertama-tama harus mengajukan keinginan keikutsertaan kepada Badan Pengatur EITI untuk ditetapkan sebagai negara kandidat.

Pemerintah Indonesia melalui Menko Perekonomian Hatta Radjasa pun telah mengajukan hal tersebut awal bulan ini.

Untuk putaran pelaporan dapat dilakukan dari penyusunan template laporan oleh tim multipihak yang dalam bahasa Perpres No.26/2010 disebut sebagai tim pelaksana transparansi. Setelah itu template diisi oleh semua perusahaan yang bergerak di sektor migas (hulu) dan pertambangan, serta semua kantor pemerintah yang menerima setiap jenis pembayaran terkait.

Selanjutnya laporan yang telah diisi direkonsiliasi oleh rekonsiliator independen dan hasilnya kemudian dilaporkan kepada Presiden dan publik.

PWYP merupakan koalisi nasional organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari 36 LSM di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kaya akan sumberdaya minyak, gas, mineral, dan panas bumi.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.