Sunday, October 22, 2017

ICW minta cost recovery masuk Perpres EITI

March 25, 2010 by  
Filed under BBM

Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap pemerintah memasukkan masalah cost recovery kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagai salah satu pasal dalam Perpres yang akan mengatur ratifikasi Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang ditujukan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan cost recovery.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Firdaus Ilyas mengatakan berdasarkan draf terakhir Peraturan Presiden mengenai EITI yang diterimanya Februari lalu diketahui pemerintah menitikberatkan transparansi pada sisi penerimaan negara dari sektor migas.

Itu pun, tuturnya, transparansi penerimaan itu didasarkan pada hasil rekonsiliasi data antara APBN, APBD, dan laporan keuangan perusahaan

“Kalau sekadar rekonsiliasi data dari laporan-laporan seperti itu sebenarnya publik sudah bisa mengaksesnya sekarang. Seharusnya pemerintah juga mempertimbangkan dimasukkannya cost recovery menjadi salah satu unsur yang diatur dalam Perpres tersebut,” katanya hari ini.

Menurut dia, pentingnya cost recovery masuk dalam Perpres EITI karena pos biaya tersebut merupakan bagian yang selama ini kurang bisa dipantau publik.

“Selain itu, besarannya juga sepertinya tidak terkontrol dengan baik padahal pengaruhnya sangat besar bagi penerimaan negara. Jadi, jangan sampai pemerintah terkesan membuat Perpres itu untuk masuk ke EITI club yang memang bisa mendatangkan sejumlah dana bagi Negara.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah Perpres tersebut sekadar untuk memasukkan Indonesia ke dalam EITI club.

Menurut dia, adopsi prinsip-prinsip EITI oleh pemerintah ditujukan agar negara bisa mengawasi perusahaan-perusahaan migas yang umumnya perusahaan besar internasional, termasuk terkait dengan berapa biaya yang dikeluarkan dan untuk apa biaya tersebut ada.

“Tidak benar kalau misalnya pemerintah sekadar ingin masuk dalam EITI club. Kami adopsi prinsip-prinsip itu karena dengan itu kita bisa awasi perusahaan-perusahaan besar itu. Ketika di-disclosure berapa biaya dan untuk apa biaya itu, kita bisa cek juga di head quarter [kantor pusat]-nya. Inginnya ada transparansi di Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, daerah dan pihak terkait lainnya.”

Menkeu mengatakan secara substansi Perpres itu mengatur mengenai transparansi terhadap seluruh aspek, seperti penerimaan pajak, subsidi, dan bagi hasil.

Namun, dia mengakui ada beberapa aspek yang menuntut transparansi dari instansi lain, seperti Kementerian ESDM, BP Migas, dan KKKS itu sendiri. Saat ini, kata Sri Mulyani, draf Perpres telah tuntas dan tinggal menunggu proses di Sekretariat Negara. “Draf sudah selesai dan sudah di Sekretariat Negara prosesnya.”

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.