Friday, January 20, 2017

Hatta Minta Aturan Investasi Migas Di Daerah Dipermudah

March 1, 2010 by  
Filed under BBG

Daerah penghasil minyak dan gas (migas) diminta melonggarkan aturan peraturan daerah untuk mendorong produksi dan investasi migas tahun ini. “Pemda mesti mempermudah soal pembebasan tanah. Pemda juga dilarang mempersulit bagi perusahaan yang ingin memasang pipa-pipa minyak. Peranan pemda dalam hal iklim investasi saat ini sangat penting,” pinta Menko Perekonomian Hatta Radjasa saat membuka Musyawarah Nasional II Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKPDM) di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Hatta, kelonggaran ini penting, khususnya di daerah penghasil migas seiring angka produktivitas minyak mentah yang terus menurun. “Kelonggaran ini bukan berarti nyaman begitu saja,” ujarnya.Ketua Umum PAN ini menekankan, masuknya investasi sangat penting dalam meningkatkan produksi minyak tersebut. Dikatakan, pemerintah belum berencana mengubah target lifting minyak meski ada kekhawatiran adanya penurunan produksi minyak hingga 50 persen akibat terbitnya UU Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Nomor 32 tahun 2009. “Sekarang ini masih 965 ribu barel per hari, nanti di APBN-P kita bicara dengan DPR,” ujarnya.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji tidak akan menunda pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas kepada daerah-daerah penghasil minyak. Meski diakui pembayaran DBH harus dicicil untuk mengantisipasi perbedaan harga minyak dalam APBN dengan realisasinya.Namun, Ketua Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FK-PM) Alex Noerdin menilai cicilan yang dilakukan pemerintah feting mengalami keterlambatan. Akibatnya, banyak daerah penghasil migas yang mengadukan hal ini ke pihaknya.

“Masuk akal memang kalau mengalami keterlambatan, tetapi sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi mengenai proses turunnya dana ini,” ujarnya.Sementara menanggapi desakan Alex akan merespon positif permintaan tersebut. “Tentu kita akan merespon apa yang disampaikan Menko Perekonomian itu,” tegas Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) ini. Bahkan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai Sumsel sebagai propinsi yang memberikan kemudahan investasi dengan nilai investasinya cukup tinggi.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.