Tuesday, May 23, 2017

ESDM merencanakan revisi sejumlah pasal UU No. 4/2009

April 9, 2010 by  
Filed under Coal

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengajukan revisi sejumlah pasal Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara kepada DPR, dengan dalih guna mengakomodir masukan dari investor dalam dan luar negeri.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan revisi sejumlah pasal dalam UU Minerba tersebut rencananya akan diajukan kepada DPR dalam waktu dekat sehingga bisa berjalan optimal.

“Ada banyak masukan dari investor, baik asing maupun dalam negeri soal UU Minerba. Itu [masukan] harus dihargai. Ada yang mensyaratkan untuk revisi beberapa pasal dalam UU itu. Untuk merevisi itu, akan segera diajukan ke DPR,” ujarnya, hari ini.

Menurut dia, sejumlah pasal yang akan diajukan revisinya tersebut, antara lain Pasal 47 yang mengatur soal waktu konsesi dari sebelumnya maksimal 20-40 tahun menjadi 50 tahun.

Berdasarkan pasal itu, masa operasi produksi untuk pertambangan mineral logam ditetapkan maksimal 40 tahun dengan perincian tahap pertama paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing- masing 10 tahun.

Sementara itu, untuk pertambangan mineral bukan logam diberikan waktu maksimal 20 tahun dengan rincian tahap pertama 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 tahun.

Darwin melanjutkan kementeriannya juga akan mengajukan revisi pasal lainnya UU Minerba, terutama yang dinilai masih berkategori abu-abu seperti Pasal 169 ayat a dan b yang mengatur soal ketentuan peralihan.

“Dirjen Minerbapabum [Bambang Setiawan] lebih paham soal itu [revisi].
Ada beberapa pasal yang dianggap abu-abu, terutama soal aturan peralihan,” tuturnya.

Pasal 169 UU Minerba ayat a menyebutkan kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah ada sebelum berlakunya UU ini akan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak maupun perjanjian.

Di sisi lain, pada poin b pasal tersebut menyebutkan ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B harus disesuaikan paling lambat 1 tahun setelah UU diberlakukan, kecuali terkait penerimaan negara.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.