Sunday, March 26, 2017

Eksplorasi panas bumi di Kawasan Timur Indonesia ditangani pemerintah

May 20, 2010 by  
Filed under Featured, Geothermal

Pemerintah akan mengambilalih kegiatan studi kelayakan (feasibility study/FS) dan eksplorasi panas bumi di kawasan timur Indonesia (KTI), guna mengoptimalkan pengembangan energi baru terbarukan yang masih belum termanfaatkan di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Mineral, Batu bara, dan Panas bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Setiawan mengungkapkan potensi dan kebutuhan panas bumi di Indonesia bagian timur masih terbilang kecil, sehingga dianggap tidak begitu menarik bagi swasta untuk menggarapnya.

“Pemerintah akan melakukan mitigasi resiko panas bumi untuk kegiatan eksplorasi dan FS panas bumi di wilayah Indonesia bagian timur dengan memperhatikan demand dan potensi yang ada,” kata dia, hari ini.

Dia menjelaskan dari sisi teknis, kegiatan eksplorasi panas bumi membutuhkan biaya yang sangat besar, sekitar US$3 juta per megawatt (MW).

Sementara itu, lanjut dia, dengan tingkat kebutuhan dan potensi panas bumi yang kecil di wilayah Indonesia bagian timur, dinilai tidak begitu ekonomis bila dilakukan oleh pengembang.

Di sisi lain, dia menambahkan dari potensi panas bumi Indonesia yang mencapai 27.000 MW, pemerintah menargetkan terjadi pengembangan sebesar 3.977 MW dengan rincian 2.180 MW berasal dari wilayah kerja panas bumi (WKP) eksisting dan 1.797 MW dari WKP baru.

Menurut dia, potensi sumber energi panas bumi banyak tersebar di Indonesia bagian timur, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Sulawesi, dan daerah terpencil lainnya. Namun, hingga kini penggarapannya masih belum optimal.

“Pemerintah juga telah menetapkan dana sebesar Rp76 miliar dalam APBNP 2010 untuk pengembangan panas bumi di Indonesia bagian timur. Ini [besaran dana] juga sudah diterima [disepakati] oleh Komisi VII DPR.”

Terkait rencana penugasan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membeli listrik panas bumi, Bambang mengakui pihaknya bersama Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi tengah memfinalisasikan draft rancangan Permen ESDM yang akan menugaskan perseroan itu membeli listrik panas bumi sesuai dengan harga hasil lelang WKP.

“Permen itu juga menetapkan agar PLN melaksanakan penyusunan standar harga listrik [power purchase agreement/PPA]. Draftnya memang masih dalam pembahasan antara pengembang dan PLN, dan belum tercapai suatu kesepakatan. Kalau ini [Permen] selesai, saya rasa bisa menjawab persoalan panas bumi selama ini. Dalam waktu dekat ini akan difinalkan,” kata Bambang.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM Jacobus Purwono mengungkapkan pengembangan panas bumi melalui skema swasta (independent power producer/IPP) selama ini terkendala oleh tiga hal, yakni harga beli listrik, jaminan pemerintah, dan kepastian kontrak.

“Pemerintah sudah memikirkan hal ini [solusinya] sehingga target pengembangan panas bumi bisa tercapai. Tentunya dengan berbagai kebijakan yang ada dan akan dikeluarkan,” kata dia.

Terkait persoalan harga beli listrik panas bumi, lanjut dia, pemerintah melalui Permen ESDM No. 32/2009 telah menetapkan harga patokan tertinggi (HPT) realistis untuk lelang sebesar US$0,097 per kWh, yang sudah mengakomodasi berbagai masukan, terutama dari Asosiasi Panas bumi Indonesia (API).

Menurut dia, pemerintah melalui Perpres No. 4/2010 juga memberikan jaminan kelayakan usaha kepada PLN agar bisa membangun pembangkit tenaga listrik melalui kerja sama dengan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik.

“Mekanisme penjaminan ini akan diatur oleh Menteri Keuangan sesuai aturan perundang-undangan.”

Sementara itu, kata Purwono, untuk kepastian kontrak pembelian tenaga listrik panas bumi, Kementerian ESDM sudah menyiapkan draft final berbentuk Permen untuk penugasan kepada PLN membeli listrik hasil lelang WKP yang dilakukan oleh daerah.

“Tentu saja apabila dalam pembelian ini mengakibatkan adanya beban perusahaan, akan dilakukan kompensasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga PLN mempunyai keleluasaan untuk melakukan kerja sama denga pihak lain,” tutur Purwono.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.