Friday, July 21, 2017

BP Migas dinilai lalai verifikasi setoran KKKS

June 5, 2010 by  
Filed under BBM

Komisi Energi DPR menilai kekurangan penerimaan negara sebesar US$714,82 juta dari kegiatan usaha hulu migas periode 2008-2009 diakibatkan oleh kelalaian BP Migas dalam melakukan verifikasi terhadap setoran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas, yang menjadi bagian pemerintah.

Pernyataan DPR itu terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal adanya kekurangan bagian pemerintah atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar US$714,82 juta dari kegiatan usaha hulu migas periode 2008-2009.

Anggota Komisi VII DPR Muchammad Romahurmuziy mengungkapkan pada dasarnya kekurangan penerimaan negara tersebut juga dipicu oleh tidak kunjung selesainya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang cost recovery.

“Sehingga dasar pengenaan item [kepada KKKS migas] yang bisa di-cost recovery-kan menjadi tidak kuat. Tentu yang bertanggung jawab atas kekurangan ini BP Migas yang selama ini lalai dalam melakukan verifikasi,” kata dia, hari ini.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lanjut dia, harus melakukan pertemuan tripartite bersama BP migas dan KKKS untuk mendengarkan penjelasan BPK secara utuh soal temuan kekurangan penerimaan negara tersebut.

Menurut dia, pemerintah juga perlu melakukan pemotongan cost recovery pada tahun depan sebagai kompensasi terhadap kurang bayar periode 2008-2009 tersebut. Pemotongan tersebut, jelas dia, bisa saja dilakukan secara proporsional terhadap kuota yang dikenakan kepada setiap KKKS.

“Temuan BPK itu harus dilihat lagi lebih detail. Kalau memang terbukti benar, bila perlu cost recovery tahun depan dipotong lagi untuk mengkompensasi kurang bayar itu. Pemotongan dilakukan secara proporsional terhadap kuota setiap KKKS,”tegas Romahurmuziy yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Badan Anggaran.

Di sisi lain, Anggota Komisi VII Satya W. Yudha  mengungkapkan kekurangan bagian pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas sering terjadi karena ketidak-akuratan KKKS dalam memberikan besaran perkiraan awal untuk cost recovery.

“Seringkali yang ditagihkan kepada pemerintah oleh KKKS itu lebih besar dibandingkan dengan pembelanjaan yang dapat direcover [cost recovery]nya, sehingga ada pendapatan pemerintah yang perlu ditagihkan kepada KKKS,” ujarnya.

Untuk menghindari salah perhitungan penerimaan negara, lanjut dia, BP migas seharusnya melakukan verifikasi dan audit berlapis sebelum menyetujui total pendapatan pemerintah dan besaran yang menjadi bagian KKKS migas.

“Berapa [besaran] yang menjadi bagian pemerintah dan berapa yang merupakan bagian dari KKKS itu harus jelas. Harus ada audit berlapis sebelum disetujui. BP Migas satu-satunya institusi yang bertanggung jawab terhadap tagihan pemerintah kepada KKKS,” tegas Satya.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.