Monday, October 23, 2017

Pemerintah diminta wajibkan pasok batu bara domestik

June 5, 2010 by  
Filed under Featured, Coal

Pemerintah diminta menetapkan ketentuan wajib pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) batu bara dengan harga di bawah rerata harga ekspor terendah, guna menjamin ketahanan energi nasional.

Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya Djasarmen Purba mengungkapkan selama ini pengguna batu bara dalam negeri, terutama PT Perusahaan Listrik Negara, membeli bahan bakar pembangkit tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga ekspor.

“Dengan selisih harga yang terlalu tinggi tersebut mengakibatkan biaya operasional industri yang menggunakan batu bara, termasuk PLN menjadi lebih mahal. Harga listrik juga makin melonjak. Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan untuk ketahanan energi nasional,” kata dia, hari ini.

Dia mencontohkan PLN selama ini membeli batu bara untuk kebutuhan pembangkitnya dengan harga mencapai US$100 juta/ton atau setara dengan Rp1,5 juta/ton. Sementara itu, lanjut dia, rerata harga ekspor di pasar dunia hanya berkisar US$68/ton atau setara dengan Rp750.000/ton.

“Menjadi wajar biaya operasional PLN melonjak karena harga bahan bakarnya juga mahal. Bahkan, pada 2008 PLN sempat impor batu bara dari Australia. Akibatnya, malah tarif listrik yang dinaikkan.”

Dia menilai tataniaga batu bara selama terbilang bebas karena hanya berdasarkan kondisi pasar yang selalu berfluktuatif.

Menurut dia, pemerintah cq Kementerian ESDM seharusnya mulai menata supplai dan demand batu bara dalam negeri dengan mengutamakan keamanan pasokan energi dalam negeri, tanpa harus mengesampingkan kepentingan pengusaha.

Selain menyorot soal tataniaga batu bara, Djasarmen juga mengusulkan agar pemerintah tidak lagi memberikan subsidi bahan bakar kepada PLN, tetapi langsung kepada masyarakat melalui penurunan tarif listrik.

“Yang jadi persoalan itu, kan selama ini pemerintah mensubsidi PLN terhadap selisih harga batu bara yang dibelinya. Sebaiknya kita berikan saja subsidi itu langsung kepada masyarakat. Kalau PLN bisa mendapatkan batu bara dengan harga murah, tarif listrik bisa diturunkan, masyarakat juga diuntungkan,” tutur dia.

Menurut dia, pemerintah juga harus konsisten menerapkan kebijakan ekspor batu bara yang dituangkan dalam kebijakan batu bara Indonesia, dengan mengatur kuota ekspor secara jelas.

Seperti diketahui, PLN memperkirakan kebutuhan batu bara pembangkit perusahaan listrik pelat merah itu mencapai 95,3 juta ton hingga 2014 disebabkan banyaknya PLTU yang mulai beroperasi selama kurun waktu tersebut.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.