Tuesday, July 25, 2017

Badan pengawas Pertamina tidak melanggar UU

March 19, 2010 by  
Filed under BBM

Pusat Kajian Kebijakan Publik (Puskepi) menilai usulan pembentukan Badan Pengawas ekspor-impor minyak dan gas bumi PT Pertamina (Persero) tidak akan melanggar Undang-Undang BUMN.

Menurut Direktur Puskepi Sofyano Zakaria pernyataan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu bahwa pembentukan Badan Pengawas eksport-impor migas Pertamina melanggar Undang-undang BUMN, sangat prematur karena kehadiran lembaga tersebut hanya sekedar pengawas terhadap kegiatan ekspor-impor migas yang dilakukan perseroan tersebut.

“Jadi tidak bermaksud mengintervensi. Justru kehadiran lembaga pengawas ini akan memberikan keuntungan bagi negara,” tuturya, malam ini.

Tujuan dibentuknya Badan Pengawas tersebut, jelas dia, dilakukan terutama untuk kegiatan impor BBM yang akan disubsidi pemerintah dalam jumlah yang signifikan.

Dia mencontohkan pada masa pemerintahan Megawati juga pernah dibentuk lembaga serupa juga pernah dibentuk melalui  Tim Terpadu Pencegahan Penyelewengan BBM yang dibentuk oleh Menkopolkam.

“Badan Pengawas merupakan tim yang bersifat adhoc dan dibawah pengawasan langsung Menteri ESDM yang  tugas utamanya melakukan pengawasan terhadap ekspor atau impor BBM bersubsidi sehingga tidak terjadi pembengkakan subsidi pemerintah,” tutur Sofyano.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.