Wednesday, July 26, 2017

Aturan Bagi Hasil Blok Cepu Dinilai Tak Jelas

April 10, 2010 by  
Filed under BBM

Semarang – Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora, Jawa Tengah mendesak agar pemerintah pusat menerbitkan aturan tentang pembagian hasil pengeboran minyak Blok Cepu yang secara geografis letak sumur minyaknya ada di dua kabupaten, yakni Blora (Jawa Tengah) dan Bojonegoro (Jawa Timur).

Peneliti LPAW Kunarto Marzuki menyatakan hingga kini pemerintah pusat belum memiliki aturan yang jelas yang mengatur jika mulut sumur minyak berada di dua kabupaten yang berbeda provinsi. “Yang ada baru aturan di dua kabupaten tapi satu provinsi,” kata Kunarto kepada Tempo, Selasa (6/4).

Padahal, kata dia, sumur minyak Blok Cepu terdiri dari 25 persen letaknya di wilayah Blora sedangkan 75 persen lainnya berada di Bojonegoro.

Kunarto mengakui memang ada Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah pusat dan daerah. Namun, aturan ini dinilai tidak bisa memiliki nilai keadilan bagi dua daerah yang memiliki sumur minyak.

Tiadanya aturan yang jelas mengenai pembagian dana hasil Blok Cepu itu dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi dua kabupaten ini. Kunarto mencontohkan, jika hanya menggunakan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 maka Bojonegoro akan lebih banyak mendapatkan dana bagi hasil Blok Cepu.

Sedangkan Blora, yang selama ini dikenal karena memiliki kecamatan Cepu justru hanya akan mendapatkan bagi hasil sangat sedikit. Itu karena mulut minyak yang bisa diekplorasi terbanyak adalah di Cepu. “Kami ingin agar tidak terjadi ketimpangan antara Blora dan Bojonegoro,” kata Kunarto.

Karena tak ada payung hukum yang jelas maka hingga kini Pemerintah Kabupaten Blora sama sekali belum mendapatkan dana bagi hasil. Padahal, dana kucuran seperti ini sudah sangat dibutuhkan di tengah-tengah beredarnya isu bahwa Blora sangat kaya karena minyaknya.

Hingga awal April ini Blora baru dapat dana participating interest (PI) karena sudah menyertakan modal dalam ekplorasi minyak di Blok Cepu.

Pada 17 April mendarang, LPAW bersama dengan Provinsi Jawa Tengah akan mendesak permintaannya itu ke pemerintah pusat. LPAW mengusulkan agar masalah ini dibicarakan di tingkat dewan pertimbangan otda (DPOD) agar tidak ada disparitas antara Blora dan Bojonegoro. Mereka juga akan audiensi ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Departemen Dalam Negeri, serta ke Badan Pelaksana Minyak dan Gas.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.