Wednesday, January 18, 2017

Asas cabotage diharap fleksibel bagi FSRU

November 10, 2010 by  
Filed under BBM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan fleksibilitas penerapan kewajiban penggunaan bendera Indonesia (asas cabotage) bagi semua fasilitas terapung di laut Indonesia, terutama floating storage and regasification unit (FSRU).

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro menilai pemberlakuan asas cabotage tanpa pengecualian untuk sektor migas, khususnya bagi unit penerima dan gasifikasi gas alam cair (LNG), berpotensi menghambat pencapaian target pemanfaatan gas dari FSRU mulai 2011.

“Kalau proyek FSRU itu sekarang mulai dibangun, pada September 2011 harus sudah on [operasi]. Apakah ada di dalam negeri, galangan kapal kita yang bisa langsung bikin FSRU itu cuma setahun jadi? Kan tidak ada. Makanya kita minta fleksibilitas pemberlakuannya,” tuturnya, hari ini.

Intinya, kata dia, sedapat mungkin penerapan asas cabotage itu tetap menghormati pengembangan produk dalam negeri, hingga akhirnya galangan kapal nasional siap menyediakan FSRU tersebut.

“Kalau sekarang ini tentunya kita bawa dari luar dulu, kemudian ditaruh di laut Indonesia. Tetapi kalau galangan kapal kita sudah bisa berproduksi sendiri, berarti sudah bisa [kapal asing] mulai dikurangi atau dihentikan. Fleksibilitas itu yang akan meng-generate perekonomian kita.”

Hingga kini, menurut dia, Indonesia masih membutuhkan keterlibatan sejumlah kapal asing untuk mendukung kegiatan migas di dalam negeri. Bahkan, lanjutnya, dalam beberapa kondisi, mekanisme sewa guna usaha (leasing) kapal asing jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli.

Dia mencontohkan industri migas dalam negeri yang masih membutuhkan kapal jenis floating storage and offloading (FSO) untuk mendatangkan elpiji dari negara lain.

“Seperti halnya FSO itu, kebanyakan kita impor dari luar untuk mendatangkan elpiji. Kalau untuk yang berlayar di Indonesia tidak boleh, kan kita juga yang repot. Sekarang leasing dulu karena lebih cepat dan murah,” jelas Edy.

Senada dengan itu, Indonesian Petroleum Association (IPA) mendesak pemerintah memberikan pengecualian penerapan asas cabotage untuk semua kegiatan hulu migas, sehingga tidak menghambat kegiatan eksplorasi dan produksi.

Direktur Eksekutif IPA Suyitno Patmosukismo mengemukakan hingga kini peralatan eksplorasi dan produksi di lepas pantai tidak diproduksi di dalam negeri, terutama kapal kategori A dan B termasuk seismic boat dan drilling ship.

“Perlu koordinasi yang lebih mantap antarkementerian untuk menghindari masalah yang berdampak negatif terhadap kegiatan hulu migas. Asas cabotage ini tidak bisa diterapkan menyeluruh, harus ada pengecualian,” tutur dia.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.