Tuesday, January 17, 2017

Amendemen UU Migas bisa mengurangi minat investor

April 21, 2010 by  
Filed under BBM

Amendemen UU No.22/2001 dikhawatirkan menciutkan minat investor migas terkait dengan peran legislatif pusat dan daerah yang terlalu jauh masuk ke dalam urusan bisnis.

Wakil Ketua Tim Pengawas Percepatan Produksi Minyak (TP3M) Rudi Rubiandini mengatakan setidaknya terdapat empat hal tuntutan perubahan UU Migas berdasarkan inisiatif DPR. Keempat hal tersebut meliputi keterlibatan legislatif, lama kontrak, perubahan kontrak, dan aturan domestic market obligation (DMO).

Untuk keterlibatan legislatif, kata Rudi, terdapat pada pasal 11 ayat 2, pasal 12 ayat 1, dan pasal 12 ayat 3. Pasal 11 ayat 2 diusulkan perubahan pasal yang semula disebutkan bahwa kontrak yang sudah ditandatangani diberitahukan kepada DPR menjadi harus dikonsultasikan dan atas persetujuan DPR. Pasal 12 ayat 1 ditambahkan perlunya wilayah kerja untuk dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan DPRD.

Adapun, katanya, pasal 12 ayat 3 disebutkan Menteri harus mendapatkan persetujuan DPRD sebelum menetapkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Ketiga klausul tersebut, tuturnya, terlalu jauh meletakkan fungsi dan peran legislatif dalam kontrak-kontrak yang bersifat bisnis.

“Itu terlalu jauh. Legislatif menghasilkan UU yang harus dieksekusi oleh pemerintah. Adapun, pemerintah tidak bisa menandatangani kontrak bisnis dengan investor secara langsung, oleh karena itu dibentuklah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kalau usulannya seperti ini, investor bisa ciut,” katanya hari ini.

Rudi melanjutkan perubahan pasal terkait dengan lama kontrak adalah pasal 14 ayat 1. Berdasarkan usulan DPR, lama kontrak eksplorasi dan produksi yang diatur dalam pasal tersebut diubah dari 30 tahun menjadi paling lama 25 tahun. Ini diragukan kelayakan untuk diimplementasikan terkait dengan pertimbangan bisnis.

Terkait dengan perubahan kontrak, yang merupakan pasal baru yaitu pasal 14 ayat 3, ungkapnya, DPR mengusulkan agar pemerintah diberi hak untuk merevisi dan atau membatalkan kontrak dengan persetujuan DPR. Bahkan, terangnya, DPR juga berhak untuk mengajukan revisi kontrak.

“Ini berbahaya sekali apabila diterapkan. Juga mengenai pasal DMO pada pasal 22 ayat 1 yang diubah dari semula paling banyak 25% menjadi wajib 75%. Itu terlalu berat. Atau logikanya disimpan dimana?”

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Evita Herawati Legowo mengatakan Kementerian ESDM sebagai mitra teknis DPR mencoba terbuka bagi kemungkinan amendemen UU Migas. Menurut dia, pada prinsipnya dari sisi pemerintah jika amendemen ingin dilakukan justru diharapkan bisa mengembalikan industri migas sebagai lex specialis.

“Dulu migas itu lex specialis sebelum diubah menjadi lex generalis. Kami ingin agar industri ini bisa dikembalikan lagi menjadi lex specialis,” katanya.

Hal yang selama ini dikeluhkan investor terkait UU Migas di antaranya mengenai penerapan pajak eksplorasi. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan pernah menerbitkan aturan pengecualian berupa PMK 178/2007 tentang PPN DTP, PMK 177/2007 tentang pembebasan biaya masuk impor, dan PMK 179/2007 tentang penetapan biaya masuk atas impor platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air bertarif 0%.

“Tetapi fasilitas itu hanya untuk setahun dan perlu perpanjangan dari Menkeu setiap tahunnya. Padahal, Menkeu pernah bilang perpanjangan tidak akan diberikan kalau produksi tidak naik yang berarti tidak pasti,” tambah Rudi Rubiandini.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.